Bombana, 8 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Seminar Awal Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi. Kegiatan ini dipimpin oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Ir. Rusdiamin, yang mewakili Penjabat Bupati Bombana. Seminar berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Bombana, dengan dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait, termasuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, akademisi, praktisi, serta Kepala Desa dan Lurah se-Bombana.
Dalam sambutannya, Ir. Rusdiamin menekankan pentingnya pemanfaatan data presisi dalam mendukung kebijakan pemerintahan daerah. Menurutnya, di era digital yang serba cepat ini, penggunaan data yang akurat dan berbasis teknologi bukan hanya sebuah pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. “Di Bombana, kita menghadapi sejumlah tantangan dalam pembangunan, seperti pemerataan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, dan pelayanan publik yang merata. Semua tantangan ini hanya bisa kita hadapi dengan perencanaan yang berbasis data presisi dan terkini,” ujar Rusdiamin.
Pentingnya data yang akurat dan relevan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Dalam hal ini, Raperda tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan data yang lebih sistematis dan efisien di level desa dan kelurahan. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum ini menjelaskan bahwa raperda ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis data, dengan harapan data yang dikumpulkan akan lebih lengkap, akurat, serta dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Dengan adanya payung hukum ini, kita ingin memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya lebih akurat, tetapi juga dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Harapannya, data ini dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rusdiamin menyampaikan bahwa proses penyusunan Raperda ini tidak hanya akan fokus pada aspek teknis pengelolaan data, tetapi juga memperhatikan faktor regulasi, sosial, dan budaya yang melekat pada masyarakat desa dan kelurahan di Bombana. Oleh karena itu, masukan dari seluruh pihak yang hadir dalam seminar ini sangat diharapkan untuk memperkaya substansi Raperda, sehingga bisa menghasilkan regulasi yang realistis dan aplikatif di lapangan.
“Kami ingin memastikan bahwa Raperda ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat kita. Masukan dari semua pihak sangat penting untuk membuat regulasi yang mampu menjawab tantangan di lapangan,” tambahnya.
Seminar ini diikuti dengan diskusi aktif antara peserta yang mencakup berbagai sektor, baik pemerintah maupun masyarakat. Beberapa masukan konstruktif diberikan terkait dengan mekanisme pengumpulan dan penggunaan data, dengan harapan agar sistem yang akan diterapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan karakteristik masyarakat Bombana. Salah satu hal yang ditekankan dalam diskusi adalah pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Para peserta seminar juga memberikan penekanan khusus pada pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini agar kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu rekomendasi yang muncul adalah perlunya pelatihan dan sosialisasi kepada perangkat desa dan kelurahan agar mereka dapat memahami pentingnya data dalam proses pembangunan dan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, seminar ini juga membuka kesempatan bagi akademisi dan praktisi untuk memberikan pandangan mereka mengenai penggunaan data presisi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Mereka menyarankan agar sistem yang dibangun tidak hanya mengandalkan teknologi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya yang ada di setiap desa dan kelurahan. Pendekatan yang holistik ini diharapkan dapat menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih inklusif, dimana data yang tersedia dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Penyusunan Raperda ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Bombana untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang lebih modern dan berbasis data. Diharapkan, dengan adanya peraturan daerah yang mengatur sistem pemerintahan berbasis data desa dan kelurahan presisi, akan ada peningkatan dalam kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya daerah yang lebih efektif.
Ke depan, Pemkab Bombana berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem yang berbasis data presisi, guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan transparan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seminar ini menjadi titik awal penting dalam menyusun regulasi yang relevan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat Bombana, dengan harapan dapat menghadirkan solusi nyata atas tantangan pembangunan yang ada.
