Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., melantik dan mengambil sumpah/janji 179 pejabat administrasi dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan birokrasi sekaligus upaya memperkuat kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, di Gedung Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Kamis (24/9/2026).
Sebanyak 179 pejabat yang dilantik terdiri atas Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, para Asisten dan Staf Ahli Setda, kepala OPD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana.
Dalam sambutannya, Burhanuddin mengatakan pelantikan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, pengisian dan penataan jabatan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif.
Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Para pejabat juga diminta tidak menunggu terlalu lama untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja baru.
“Pelantikan hari ini adalah amanah dan kepercayaan. Saya minta kepada seluruh pejabat yang baru dilantik untuk segera bekerja, menunjukkan integritas, loyalitas, dan profesionalisme. Jabatan adalah tanggung jawab untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani,” tegas Burhanuddin.
Menurut Bupati, jabatan yang diberikan kepada seorang aparatur harus diikuti dengan tanggung jawab dan kinerja. Karena itu, para pejabat diminta membuktikan kepercayaan tersebut melalui pelaksanaan tugas yang nyata dan terukur.
Ia menilai keberhasilan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi yang lengkap. Kinerja aparatur dalam menjalankan tugas serta kemampuan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan pemerintahan.
Burhanuddin juga meminta pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi di lingkungan kerja masing-masing. Konsolidasi diperlukan untuk mengetahui kondisi organisasi, memahami persoalan yang dihadapi, sekaligus menentukan langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja.
Para pejabat diminta membangun komunikasi dengan pimpinan, bawahan, dan perangkat daerah terkait. Koordinasi tersebut dinilai penting karena pelaksanaan pemerintahan membutuhkan keterhubungan antarunit kerja.
Bupati menekankan bahwa setiap OPD memiliki tugas yang berbeda, tetapi seluruhnya memiliki tujuan yang sama, yakni mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, ia mendorong penguatan kolaborasi antar-OPD. Persoalan pembangunan dan pelayanan publik tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Selain koordinasi, Burhanuddin meminta para pejabat memperhatikan disiplin dan peningkatan kompetensi aparatur. Menurutnya, tuntutan terhadap birokrasi terus berkembang sehingga aparatur perlu meningkatkan kemampuan agar dapat mengikuti kebutuhan organisasi dan masyarakat.
Peningkatan kompetensi juga diperlukan agar pejabat mampu mengambil keputusan sesuai tugas dan kewenangannya. Setiap keputusan harus memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kepentingan pelayanan publik.
“Jangan hanya menduduki jabatan. Saudara harus mampu menunjukkan apa yang bisa dikerjakan dan apa yang bisa diberikan kepada organisasi serta masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan para pejabat untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Integritas diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan kewenangan yang diberikan digunakan sesuai ketentuan.
Ia meminta seluruh pejabat menjaga sikap profesional dan menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik. Jabatan harus digunakan untuk menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan, bukan untuk kepentingan pribadi.
Selain itu, para pejabat diminta menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN). Netralitas menjadi salah satu prinsip penting yang harus dijaga oleh aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Kepada pejabat yang dilantik, saya ucapkan selamat bekerja. Tunjukkan kinerja terbaik. Jaga netralitas ASN dan jadilah contoh yang baik di lingkungan kerja masing-masing,” kata Burhanuddin.
Pesan tersebut menjadi penekanan agar para pejabat tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi contoh bagi aparatur lain di lingkungan kerja masing-masing.
Menurut Burhanuddin, seorang pejabat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana kerja yang baik. Kepemimpinan di lingkungan birokrasi harus mampu mendorong aparatur bekerja secara disiplin, profesional, dan bertanggung jawab.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil. Setiap program dan kegiatan pemerintah perlu diarahkan pada pencapaian tujuan yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penataan birokrasi melalui pelantikan tersebut diharapkan dapat memperkuat organisasi Pemerintah Kabupaten Bombana. Para pejabat yang telah dilantik diharapkan segera menjalankan tugas sesuai posisi masing-masing dan mendukung program pembangunan daerah.
Pelantikan juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pimpinan daerah dan jajaran birokrasi. Dengan penempatan pejabat pada posisi yang dibutuhkan, pelaksanaan tugas pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih terarah.
Pemerintah Kabupaten Bombana juga mendorong agar pelayanan publik terus diperbaiki. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, pejabat yang baru dilantik memiliki peran penting dalam memastikan unit kerja masing-masing mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan. Respons terhadap kebutuhan masyarakat juga harus menjadi bagian dari perhatian setiap perangkat daerah.
Bupati meminta para pejabat tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, jabatan harus menjadi ruang untuk membuktikan kemampuan, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
Ia berharap para pejabat mampu membangun kerja sama yang sehat di lingkungan masing-masing. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan dan bawahan akan membantu menciptakan suasana kerja yang produktif.
Dalam pelaksanaan tugas, pejabat juga diminta terbuka terhadap evaluasi. Setiap persoalan yang muncul perlu dibahas dan diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Pelantikan 179 pejabat tersebut menjadi salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat kapasitas birokrasi. Penataan organisasi diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.
Burhanuddin berharap pejabat yang menerima amanah dapat menjaga kepercayaan yang diberikan. Kepercayaan tersebut harus dibuktikan melalui kedisiplinan, integritas, profesionalisme, dan hasil kerja.
Dengan pelantikan tersebut, para pejabat mulai menjalankan tanggung jawab di lingkungan kerja masing-masing. Mereka diharapkan segera melakukan konsolidasi, memahami tugas dan fungsi, serta menyusun langkah kerja sesuai kebutuhan organisasi.
Bagi pemerintah daerah, keberhasilan penataan birokrasi akan terlihat dari kemampuan aparatur menjalankan tugas secara efektif dan memberikan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, 179 pejabat yang baru dilantik diharapkan tidak berhenti pada prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan. Amanah tersebut harus diterjemahkan menjadi kerja nyata dalam mendukung pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kabupaten Bombana.
Pelantikan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan dalam pemerintahan membawa tanggung jawab yang lebih besar. Para pejabat dituntut mampu bekerja secara profesional, menjaga integritas, memperkuat kolaborasi, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama dalam pelaksanaan tugas.
