Rumbia, SultraNET. | Forum Pemuda Pemerhati Bombana (FP2B) bersama masyarakat Desa Watu-Watu menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana pada Senin (12/2/2018).
Unjuk rasa itu sebagai bentuk protes atas bantuan Perumahan Rakyat Tahun 2017 yang berjumlah 51 Unit yang terletak di Desa Watu-Watu Kabupaten Bombana, yang diduga keras terjadi PUNGLI dalam proses pembagiannya.
Bantuan perumahan rakyat itu sejatinya diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Desa itu, atau masyarakat yang bermukim di dalam Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW).
Tidak tanggung tanggung dugaan PUNGLI itu di prediksi mencapai ratusan juta rupiah, hal itu terungkap saat massa aksi diterima oleh Anggota DPRD Kabupaten Bombana.
Kaman, Salah satu koordinator aksi mengungkapkan keperihatinannya kepada pengambil kebijakan pembagian rumah bantuan itu yang lebih mengutamakan orang kaya dan mengabaikan hak masyarakat miskin di desa itu.
Ia juga meminta agar persoalan itu dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum karena tidak berkeadilan sosial dan menyalahi aturan perundang undangan.
“Saya sangat prihatin bantuan pemerintah yang di kucurkan untuk masyarakat yang tidak mampu, nyatanya berbanding terbalik, masih ada yang rumahnya hanya menggunakan tarpal sebagai atap dan dindingnya justru tidak mendapatkan bantuan itu” Tuturnya prihatin
Wakil Ketua DPRD Bombana yang menemui massa aksi, Amiadin, SH berjanji bakal mengawal aspirasi massa untuk secepatnya mengagendakan rapat dan membentuk tim investigasi lapangan agar persoalan itu dapat diselesaikan.
“Bantuan seperti itu memang diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu, kalau kemudian yang diberikan justru yang punya uang, maka itu salah total” Tutur Anggota DPRD Asal Pulau Kabaena yang juga ketua DPC PPP itu
Anggota DPRD Asal Partai Golkar, Herianto, SKM memaparkan fakta mencengangkan menurutnya saat hearing sebelumnya Kepala desa watu watu, Musakkir mengakui bahwa setiap warga yang menghuni perumahan itu membayar 10 juta rupiah kepadanya.
“Nah kalau 10 Juta di kali 51 berarti kisaran 510juta lebih, bagaimana kalau sudah begini, yang di rugikan masyarakat kecil yang penghasilannya pas pasan, ini sangat tidak adil dan kami di dewan akan melakukan rapat secepatnya untuk menurunkan tim investigasi” Pugkas ketua DPW PPNI itu.
