Buton, SultraNET. | Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Buton yang sehat pada tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Buton menggelar pertemuan advokasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dan program Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Zoom Meeting yang digelar di Ruang VIP, Kantor Bupati Buton pada Selasa, 7 November 2023, menghadirkan sejumlah stakeholder kesehatan dari berbagai tingkatan.
Pertemuan virtual ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Kabupaten Buton dalam mencapai standar KKS yang terintegratif. Selain dihadiri oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, juga diikuti oleh para Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tenggara, Kepala OPD Terkait Lingkup Pemkab Sultra, dan mitra pembangunan kesehatan dari pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota.
Sambutan dari Plh. Sekda Sultra, Sahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik, La Ode Fasikin, SPi, MSi, memaparkan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki karakteristik eksoris dengan dua zona, daratan dan kepulauan. Meski demikian, hal ini dianggap sebagai motivasi untuk Kabupaten/Kota inovatif dalam mewujudkan provinsi yang sehat.
“Sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong inovasi di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, meningkatkan partisipasi dalam program KKS, dan memberikan dorongan untuk menghentikan praktik Buang Air Besar Sembarangan,” ujar La Ode Fasikin
Dalam pembahasan, terungkap bahwa baru lima Kabupaten/Kota di Sultra yang telah menyelenggarakan KKS, yaitu Kota Kendari, Kota Bau-bau, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, dan Wakatobi. Sedangkan progres program Stop Buang Air Besar di Provinsi Sulawesi Tenggara baru mencapai 71%.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Syafaruddin, SKM, MSi, menegaskan komitmen kuat untuk mewujudkan Kabupaten Buton yang sehat pada tahun 2024. Upaya yang dilakukan meliputi penerbitan SK tim pembina Kabupaten/Kota Sehat (KKS), pembentukan forum koordinasi, serta pembentukan tim pembina terkait. Dalam hal ini, beberapa OPD turut terlibat untuk mencapai Kabupaten Buton Sehat 2024, termasuk Kepala Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas PU.
Dengan progres yang telah dicapai, diharapkan melalui tahapan ini Kabupaten Buton dapat mencapai status Open Defecation Free (ODF) di sebagian besar desa/kelurahan pada akhir tahun 2023. Ini menjadi langkah konkret dalam mencapai visi Kabupaten Buton yang sehat pada tahun 2024 (KI)
