Bombana, SultraNET. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Mappatang, memberikan imbauan tegas kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) agar profesional dan netral pada Pemilihan Umum (pemilu) 2024 ini.
Hal itu ditegaskan Mappatang dalam sebuah rapat koordinasi yang digelar di Aula Rapat Dinas Sosial pada Kamis, 25 Januari 2024. Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Dinsos, perwakilan TKSK, dan unsur terkait lainnya.
Pada kesempatan tersebut Mappatang menyampaikan beberapa poin penting, terutama terkait netralitas TKSK di tengah tahun politik, mengingat Kabupaten Bombana bersiap menyelenggarakan pemilihan umum pada bulan Februari 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024.
TKSK diminta untuk menjaga netralitas saat melaksanakan program-program sosial pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah konflik dan kecemburuan sosial di masyarakat. TKSK diingatkan untuk menghindari kegiatan yang dapat dianggap sebagai dukungan politik, seperti berpartisipasi dalam kegiatan kampanye, penyebaran informasi politik, penggunaan atribut politik, serta pernyataan atau tindakan yang dapat diartikan sebagai dukungan politik.
“Saya mengingatkan kepada seluruh TKSK untuk menjaga netralitas dalam melaksanakan program-program sosial pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial dan konflik di masyarakat. Bila terbukti melanggar, kita tindak tegas,” tegas Mappatang.
Selanjutnya, dalam konteks pemantauan data kemiskinan ekstrem, Kepala Dinsos Bombana menyampaikan bahwa Dinas Sosial sebagai OPD Teknis sedang melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem. Tindakan ini dilakukan oleh TKSK di masing-masing kecamatan. Mappatang menekankan pentingnya pendataan yang akurat dan objektif untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
“Saya menekankan pentingnya pendataan yang akurat dan objektif. Pendataan yang akurat dan objektif sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa TKSK harus melaksanakan pendataan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah benar dan valid.
“Saya meminta TKSK untuk melaksanakan pendataan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. TKSK harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah data yang benar dan valid,” harapnya.
Mappatang mengakui pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan kemiskinan ekstrem. Selain mendampingi penyaluran bantuan sosial, TKSK diminta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui kegiatan seperti sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan. (Kominfos)
