Bombana, SultraNET. | Inspektur Pembantu Wilayah I mengumumkan pemeriksaan intensif yang berlangsung mulai 18 Juli 2022 hingga 31 Juli 2023 di wilayah Irban Wilayah I Bombana. Melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Disdukcapil, DPM-PTSP, Dinas PUPR, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Dinas Wispora, pemeriksaan ini bertujuan mengevaluasi Laporan Kepegawaian, Pertanggungjawaban Keuangan, Pengadaan Barang/Aset, dan Penerimaan PAD tahun Anggaran 2022.
Muslihin, S.P., Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Selasa (18/07/2023) menegaskan bahwa pengawasan ini bukan hanya rutinitas tahunan, melainkan langkah untuk memahami secara mendalam proses pemeriksaan di lapangan.
- Reses di Dapil IV, Wakil Ketua DPRD Muna Muhammad Natsir Ido Serap Aspirasi Perbaikan Jalan dan Bedah Rumah
- Evaluasi Gubernur Diterima, APBD Perubahan Konkep 2026 Siap Digelar, Fokus Penuhi Pendidikan, Kesehatan, dan Dana Desa
- Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, BKD Konkep Gelar Verifikasi RKA SKPD 2027 Menuju Wawonii Emas
“Semua kami libatkan dalam pengawasan ini. Ini adalah perhatian besar bagi kita semua,” ungkapnya
Pengawasan ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 yang mengatur tata cara pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Muh. Herianto Gazali, S.STP., M.A.P, Inspektur Pembantu Wilayah I menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari rutinitas tahunan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Yheri Sapaan akrab Irban 1 menekankan pentingnya kesiapan dokumen bagi OPD yang diperiksa guna kelancaran proses pemeriksaan.
“Pemeriksaan ini merupakan penyesuaian dengan aturan yang berlaku serta memberikan pembinaan dan pengawasan pada objek pemeriksaan yang dilakukan,” tambahnya dalam keterangannya kepada media.
Pemeriksaan ini menjadi fokus utama untuk memberikan bimbingan serta mengawasi proses yang sedang diperiksa, menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan melibatkan seluruh OPD, langkah ini menandakan komitmen Kabupaten Bombana dalam menjaga integritas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. (Adv)









