MUNA, Sultranet.com – Aliansi Mahasiswa Merdeka (AMM) mengecam keras dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muna. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, ditemukan indikasi kekurangan volume pada 18 paket proyek jalan, irigasi, dan jaringan yang dianggarkan pada tahun 2023, dengan total nilai mencapai miliaran rupiah. Temuan ini dinilai sangat merugikan keuangan negara.
Menanggapi temuan tersebut, Jafir Halim, Ketua AMM sekaligus putra asli Kabupaten Muna, menyampaikan kekecewaannya. Menurutnya, dugaan korupsi ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga berdampak buruk terhadap pembangunan daerah.
“Sebagai putra daerah, saya sangat menyayangkan adanya dugaan korupsi ini. Tindak pidana korupsi seharusnya menjadi musuh bersama yang harus diberantas sampai ke akarnya,” ujar Jafir, Senin (28/10/2024).
AMM menyatakan komitmennya untuk mendesak pihak berwenang agar segera melakukan tindakan tegas dan memastikan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Korupsi jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, AMM telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Aksi kepada Polres Kendari dan merencanakan aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada Selasa mendatang.
Aksi ini bertujuan untuk menekan aparat penegak hukum agar serius menangani kasus yang melibatkan anggaran besar dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Selain itu, AMM juga mendesak Kejati Sultra agar segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PUPR Muna terkait dugaan penyalahgunaan anggaran serta keterlambatan penyelesaian 22 paket pekerjaan yang disebut belum dikenai sanksi denda.
“Kami berharap Kejati Sultra segera memproses dugaan kekurangan volume ini dan memeriksa pihak terkait demi keadilan,” kata Jafir.
Aliansi Mahasiswa Merdeka menyatakan kesiapan mereka untuk mengawal kasus ini hingga tuntas sebagai bentuk komitmen dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih di Kabupaten Muna.
Hingga berita ini dipublikasi, Pihak Dinas PUPR Muna belum terkonfirmasi terkait dugaan korupsi tersebut.