MAKASSAR, sultranet.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemitraan dengan sekolah swasta dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk “Evaluasi SPMB Menuju Pendidikan Berkualitas dan Inklusif” yang digelar di Makassar, Sabtu (11/10).
Acara yang dihadiri lebih dari 800 peserta secara luring dan daring itu menjadi ruang dialog penting antara pemerintah, penyelenggara pendidikan, dan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Anggota Komisi X DPR RI Muslimin Bando, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, Ketua BMPS Nasional Ki Saur Panjaitan XIII, dan Ketua BMPS Sulawesi Selatan Irman Yasin Limpo.
Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) menjadi wujud nyata langkah pemerintah menciptakan sistem penerimaan peserta didik yang adil, transparan, dan berpihak pada semua kalangan.
“Setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi, baik karena ekonomi, agama, maupun kondisi fisik. Itu amanat konstitusi,” ujar Mu’ti di hadapan peserta seminar.
Ia menjelaskan, kebijakan SPMB dirancang agar memberi kesempatan yang merata bagi seluruh peserta didik melalui empat jalur penerimaan: domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi.
Istilah domisili kini digunakan menggantikan zonasi, dengan harapan dapat menghapus persepsi negatif dan menghadirkan makna yang lebih inklusif.
Sebagai bagian dari inovasi kebijakan, Kemendikdasmen akan menguji coba Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jalur prestasi akademik jenjang SMA mulai November 2025, disusul SMP dan SD pada Maret 2026.
Lebih jauh, Mu’ti menegaskan bahwa sekolah swasta merupakan mitra strategis pemerintah dalam pemerataan mutu pendidikan. Ia menyebut, tahun ini 23 persen anggaran revitalisasi pendidikan dialokasikan bagi sekolah swasta, mencakup penguatan sarana prasarana, redistribusi guru ASN, hingga digitalisasi pembelajaran.
“Pendidikan negeri dan swasta bukanlah dua sisi yang berseberangan, melainkan mitra strategis dalam misi mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua anak berhak atas pendidikan bermutu,” tegasnya.
Ketua BMPS Nasional, Ki Saur Panjaitan XIII, menyambut baik langkah Kemendikdasmen tersebut. Ia menilai, pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan sekolah swasta menjadi kunci dalam memperluas akses pendidikan yang adil dan merata di seluruh daerah.
Suasana seminar yang hangat dan partisipatif mencerminkan semangat gotong royong dalam dunia pendidikan. Para peserta berdiskusi aktif tentang tantangan pemerataan mutu dan langkah-langkah memperkuat kolaborasi sekolah negeri dan swasta, terutama di wilayah pelosok.
Di penghujung acara, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah akan terus membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Ia berharap, sinergi antara sekolah negeri dan swasta dapat menjadi fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045 yang berkarakter, unggul, dan berkeadilan.
“Kami ingin memastikan, tidak ada anak Indonesia yang tertinggal hanya karena batas administratif atau kemampuan ekonomi. Semua berhak tumbuh dalam lingkungan belajar yang inklusif,” pungkasnya dengan penuh optimisme.
