Tangerang – Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Bombana, Aeni Mutmainnah, S.Pd., MM, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2024 yang diselenggarakan pada Senin (26/8/2024) di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang. Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa ini mengusung tema “Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat.”
Rakornas Posyandu 2024 bertujuan untuk merevitalisasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan memperkuat peran Posyandu dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam forum yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia, para pemangku kebijakan, aktivis Posyandu, dan pemerhati kesehatan masyarakat membahas strategi dan inovasi untuk mengoptimalkan kinerja Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar.
Aeni Mutmainnah menyampaikan bahwa kehadirannya dalam Rakornas ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus mendukung penguatan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa. “Rakornas ini menjadi kesempatan strategis untuk memperbarui wawasan, bertukar ide, dan menyusun langkah nyata demi pengembangan Posyandu yang lebih baik,” ujar Aeni.
Dalam berbagai diskusi, penekanan diberikan pada penguatan struktur organisasi Posyandu, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan pelibatan aktif masyarakat. Peserta Rakornas juga berdiskusi mengenai pentingnya digitalisasi layanan Posyandu untuk mempermudah akses masyarakat, khususnya di daerah terpencil.
Selain itu, pembahasan juga mencakup peningkatan kapasitas kader Posyandu melalui pelatihan berkelanjutan. Hal ini dianggap penting untuk memastikan kader memiliki keterampilan yang memadai dalam memberikan pelayanan kesehatan, pemantauan tumbuh kembang anak, serta edukasi kesehatan kepada masyarakat.
“Posyandu adalah garda terdepan dalam pencegahan stunting, pemantauan gizi anak, serta pelayanan kesehatan ibu dan balita. Oleh karena itu, penguatan lembaga ini harus menjadi prioritas bersama,” tegas Aeni.
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa juga menekankan pentingnya integrasi program Posyandu dengan program pembangunan desa lainnya. Kolaborasi lintas sektor, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dinilai krusial untuk memastikan keberlanjutan program Posyandu.
Aeni berharap pengalaman dan wawasan yang diperoleh dari Rakornas ini dapat diimplementasikan untuk memperkuat Posyandu di Kabupaten Bombana. Salah satu langkah yang direncanakan adalah mendorong pembentukan Posyandu digital, serta memperluas cakupan pelayanan kesehatan berbasis desa. “Kami akan mengintegrasikan berbagai masukan dari Rakornas ini ke dalam program kerja Posyandu di Bombana. Semangat transformasi Posyandu ini sejalan dengan visi kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Rakornas ini menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan untuk menyatukan visi dalam membangun Posyandu yang lebih modern, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Posyandu diharapkan mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
Rakornas yang berlangsung selama sehari ini diakhiri dengan penyampaian rekomendasi strategis yang akan menjadi pedoman bagi setiap daerah dalam mengembangkan Posyandu. Aeni Mutmainnah optimistis bahwa hasil dari Rakornas ini dapat menjadi titik awal transformasi Posyandu, tidak hanya di Kabupaten Bombana, tetapi juga di seluruh Indonesia.
“Dengan langkah-langkah yang konkret dan kolaborasi yang solid, saya yakin Posyandu akan terus berkembang sebagai pilar penting dalam membangun masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berdaya,” tutupnya.
