Bombana, Sultranet.com – Ketua DPD KNPI Bombana, Muh. Arham menegaskan bahwa pernyataan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI Haris Pertama yang dimuat sejumlah media terkait dugaan pelanggaran di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bombana tidak didasarkan pada fakta investigasi yang valid, melainkan hanya asumsi yang dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Selasa 25 Juni 2024
Dalam konferensi pers yang digelar di Bombana, Ketua DPD KNPI Bombana menjelaskan bahwa sebagai organisasi besar, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) harus mengedepankan fakta dalam mengeluarkan pernyataan, bukan asumsi yang dapat menurunkan kredibilitas organisasi.
“Kami menyayangkan pernyataan DPP KNPI yang tidak didasarkan pada hasil investigasi resmi. Hal ini hanya akan menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujar Ketua DPD KNPI Bombana.
Ia menambahkan bahwa segala kegiatan pemerintahan di Kabupaten Bombana, termasuk di UKPBJ, berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Hingga saat ini, tidak ada hasil investigasi resmi dari lembaga auditor negara seperti BPK, BPKP, atau inspektorat yang menunjukkan adanya pelanggaran.
“Kalau memang ada temuan, itu harus didasarkan pada investigasi yang dilakukan oleh lembaga auditor resmi. Kami di Bombana memastikan bahwa semua pelayanan publik dan pemerintahan berjalan dengan baik,” tambahnya.
Ketua DPD KNPI Bombana juga menekankan pentingnya sinergi antara KNPI dan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas. Ia berharap agar DPP KNPI lebih bijak dalam mengeluarkan pernyataan dan selalu berdasarkan hasil investigasi yang jelas.
“Sebagai organisasi nasional yang besar, KNPI harus mengeluarkan pernyataan yang berdasarkan fakta dan hasil investigasi. Jika tidak, pernyataan tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia mengajak semua pihak untuk mempertahankan normalisasi di Kabupaten Bombana dan tidak tergiring oleh asumsi-asumsi yang tidak berdasar. Ia berharap agar DPP KNPI tidak mengeluarkan pernyataan tanpa bukti yang jelas.
“Kami di Bombana selalu siap bersinergi dengan pemerintah untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang baik demi kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga kondusifitas dan tidak menimbulkan kegaduhan dengan pernyataan yang tidak berdasarkan fakta,” tutupnya.
Pewarta : Aldi L