Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) dibawah kepemimpinan Dr. Sukanto Toding sebagai Penjabat Bupati kembali mengukir prestasi gemilang dengan meraih nilai tertinggi dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dari 17 Kabupaten / Kota yang ada di Sulawesi Tenggara (Sultra). Jum’at 8 Maret 2024
Berdasarkan Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kabupaten Kolaka Utara meraih nilai SAKIP “B” 65,81 atau nilai tertinggi di Sultra.
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kolut, Rony Bambang, menjelaskan SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
“Penilaian itu diukur dari berbagai indikator perencanaan dan pengukuran kinerja birokrasi secara rigid dan terukur,” ujarnya.
SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan.
Sebagai sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan, terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi dalam SAKIP, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran.
“Hasil penilain ini membuktikan kinerja secara keseluruhan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kolaka Utara mengalami peningkatan yang signifikan,” jelasnya.
Ia menegaskan pencapaian yang diraih Pemkab Kolut itu, tidak lepas dari bimbingan dan arahan Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Sukanto Toding, dan Sekretaris Daerah Kolaka Utara, Dr. Taufiq yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh OPD agar menerapkan core value ASN BerAkhlak dalam setiap aktivitas pelayanan masyarakat.
“Pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi di Kabupaten Kolaka Utara,” tandasnya. (SL)
