Kendari, SultraNET. | Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Dapil Kota Kendari optimis raih sedikitnya satu kursi pada perhelatan Pemilu 2019 mendatang.
Hal itu disampaikan Muhammad Yusuf Yahya yang didaulat sebagai juru bicara pasca rapat koonsolidasi bersama lima Caleg Provinsi Partai Demokrat dapil Kota Kendari, Sabtu (9/3) di salah satu Warkop di Kota Kendari.
Dikatakan pria yang akrab disapa Ucup itu, pihaknya khusus dapil Kota Kendari telah bersepakat bekerja total merebut minimal satu kursi, bahkan menurut hasil survey dan polling internal, Demokrat dipastikan telah mengunci satu tiket menuju kursi parlemen.
Apalagi lanjutnya, enam caleg Partai Demokrat rata-rata memiliki basis massa yang signifikan serta teruji secara faktual.
“Insya Allah bukan kita mendahului takdir tuhan, tapi ini soal ikhtiar yang selama ini dibangun, kami para caleg dari dapil Kendari telah bersepakat untuk kerja bersama dan total dilapangan, soal siapa nanti yang duduki tiket itu, sudah kami bahas namun menjadi konsumsi internal, yang pasti semua sesuai mekanisme dan konstitusi partai, ” bebernya.
Guna menciptakan Pemilu yang berintegritas, jujur, bersih dan adil, pihaknya komitmen bakal turut menjaga dan memastikan tidak adanya kecurangan, ujaran kebencian, black campaign dan bahkan money politik.
Ia menegaskan pula, Bawaslu sebagai pengawas yang memiliki struktur sampai tingkatan TPS harus lebih jeli dan sigap dalam mengawal proses dan tahapan Pemilu 2019.
Ia Menambahkan, Kejadian baru-baru ini yang menyeret nama Camat dan Caleg dari salah satu partai penguasa di Kota Kendari merupakan pelajaran penting bagi pihak Bawaslu.
Sebab itu, lanjut ia, semua pihak penting dan sangat perlu turut serta mengawasi, termasuk pers sebagai penyedia informasi, dan sosial control.
“Kita lihat kejadian baru-baru ini, seorang camat tertangkap sedang bersama Caleg Provinsi dapil Kendari serta caleg DPRD Kota Kendari disuatu rumah, ini kan pelajaran, jangan sampai ASN turut serta dan pelanggaran merajalela. Ini tidak bisa dianggap remeh dan harus dikontrol oleh semua pihak, baik para caleg, masyarakat, pers, LSM, lebih-lebih Bawaslu, ” pungkasnya. (AK)
