Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) resmi mencanangkan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan ekonomi desa. Acara peluncuran berlangsung di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra, Minggu (25/5/2025), dihadiri Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Menteri Desa PDTT H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd.
Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya agenda besar pembangunan desa berbasis potensi lokal, sekaligus meneguhkan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di seluruh desa dan kelurahan di Bumi Anoa.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan dukungannya terhadap program nasional tersebut yang menurutnya sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat desa. “Koperasi Merah Putih ini menyentuh langsung ekonomi rakyat. Ini bukan hanya program, tapi solusi konkret memperkuat pertanian, UMKM, dan ketahanan pangan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa hingga 24 Mei pukul 18.00 WITA, musyawarah desa dan kelurahan telah dilakukan di 1.557 dari total 2.285 desa dan kelurahan, atau sekitar 68,1 persen. Sebanyak 58 koperasi telah memiliki akta notaris, sementara 113 lainnya masih dalam proses. Targetnya, seluruh musyawarah akan rampung paling lambat 31 Mei 2025.
Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur menjanjikan hadiah satu unit motor bagi setiap kepala desa yang berhasil membentuk koperasi sebelum tenggat. “Kalau ini berhasil, tidak ada lagi alasan masyarakat hijrah ke kota. Desa akan menjadi tempat yang sejahtera,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Yandri menekankan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025. “Ini bukan hanya inisiatif. Ini gerakan nasional. Gubernur menjadi ketua satgas di provinsi, dan bupati/wali kota memimpin di tingkat kabupaten dan kota,” katanya.
Ia menyebut koperasi ini akan berfungsi sebagai koperasi kebutuhan pokok, simpan pinjam, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat, tambahnya, telah menyiapkan seluruh kebutuhan pendirian koperasi termasuk notaris, regulasi, dan anggaran pendukung tanpa membebani Dana Desa.
“Sudah ada contoh sukses, BUMDes dari Banten bisa ekspor ke Prancis. Artinya, desa punya daya saing global. Koperasi ini akan memperbaiki distribusi pangan nasional dan menstabilkan harga,” ujar Menteri Yandri.
Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Desa PDTT, Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga negara. Selain itu hadir pula Wakil Gubernur Sultra, Ketua DPRD Provinsi, Forkopimda, para kepala daerah kabupaten/kota, camat, lurah, dan kepala desa se-Sultra.
Gubernur Andi juga mengungkap arah baru pembangunan desa di Sultra melalui program desa ekspor, desa tematik, dan desa sejahtera. Ia berharap koperasi desa nantinya mampu menjadi penyedia logistik bagi para pekerja di sekitar desa, sekaligus mengangkat potensi lokal ke panggung nasional dan internasional.
“Kami ingin masyarakat desa menikmati hasil kekayaan alamnya sendiri. Jangan hanya jadi penonton. Pemerintah hadir untuk memastikan desa tumbuh menjadi pusat kesejahteraan,” ujarnya.
Sebagai penutup, Menteri Yandri menyampaikan apresiasi atas kesiapan Sultra melaksanakan percepatan pembentukan koperasi. Ia optimistis Koperasi Merah Putih akan menjadi pendorong utama ekonomi desa menuju Indonesia Emas 2045. “Desa yang kuat akan menjadikan Indonesia sejahtera. Koperasi ini kendaraan menuju ke sana,” pungkasnya.
Seluruh kepala daerah dan perangkat desa se-Sultra sepakat mempercepat proses pembentukan koperasi dan menargetkan selesai pada akhir Juni 2025, sejalan dengan Instruksi Presiden yang menjadi pijakan hukum dan arah pembangunan desa secara nasional.
