Bombana, sultranet.com – Pemerintah terus mengawal kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) agar petani dapat menjual gabahnya dengan harga layak. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi yang digelar di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Jumat (21/2).
Acara ini dihadiri oleh Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Bombana, Hasriani Husain, SP., Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Bombana, Heriyani, SP., M.Si., Koordinator Jabatan Fungsional, Koordinator BPP Lantari Jaya, Edi Winoto, SP., serta para penyuluh pertanian se-Lantari Jaya. Selain itu, hadir pula perwakilan Bulog Bombana, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perwakilan kelompok tani.
Dalam sosialisasi tersebut, Hasriani Husain menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan HPP gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani. Harga ini bertujuan untuk memastikan petani memperoleh keuntungan yang layak dari hasil panennya.
“Pemerintah tidak hanya menetapkan harga, tetapi juga mengawal pelaksanaannya di lapangan agar petani benar-benar menikmati harga tersebut. Kami juga meminta petani untuk menjaga kualitas panennya agar program ini tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu,” kata Hasriani.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan serapan gabah petani oleh Bulog. Dengan adanya harga yang telah ditetapkan, diharapkan petani tidak mengalami kerugian akibat fluktuasi pasar.
Heriyani, SP., M.Si., menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga gabah agar petani tidak dirugikan. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk penyuluh pertanian dan Bulog, menjadi langkah penting dalam mewujudkan kebijakan ini secara optimal.
“Kami berharap program serapan gabah ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi petani. Jika petani menjual gabah dengan kualitas yang baik, maka harga yang diperoleh juga akan lebih stabil,” ujar Heriyani.
Sementara itu, perwakilan Bulog Bombana menyampaikan komitmennya dalam menyerap gabah petani sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Bulog, dan petani, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi sektor pertanian di Bombana.
Program ini juga mendapat dukungan dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang hadir dalam sosialisasi. Mereka siap membantu memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik serta mencegah adanya praktik yang merugikan petani, seperti permainan harga oleh tengkulak.
Dengan adanya sosialisasi ini, pemerintah berharap petani semakin paham mengenai mekanisme penjualan gabah sesuai HPP. Selain itu, mereka juga diimbau untuk terus meningkatkan kualitas hasil panennya agar bisa bersaing di pasar yang lebih luas.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani serta mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik di Kabupaten Bombana.
