Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah usai menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rapat Exit Meeting yang digelar di Kantor Bupati Bombana, Jumat, 14 Maret 2025.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, H. Burhanuddin, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, serta dihadiri jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat teknis lainnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian proses audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024 oleh BPK.
Ketua Tim Auditor BPK Sultra menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, masih ada sejumlah catatan yang memerlukan perhatian serius.
“Tahun ini kami melihat kemajuan yang cukup baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, masih terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian, khususnya dalam penguatan sistem pengendalian internal, transparansi pelaporan anggaran, serta pengelolaan aset daerah,” ujar Ketua Tim Auditor BPK Sultra dalam penyampaiannya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dedikasi tim BPK selama proses audit berlangsung. Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti demi menciptakan tata kelola yang lebih baik dan bertanggung jawab.
“Kami menyadari masih banyak yang perlu dibenahi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk memperbaiki seluruh temuan serta menjadikan rekomendasi BPK sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan program keuangan daerah ke depan,” tegas Burhanuddin.
Dalam forum tersebut, suasana dialog berlangsung terbuka antara tim auditor BPK dan para pimpinan OPD. Berbagai catatan hasil pemeriksaan dibahas secara rinci, mulai dari evaluasi sistem pengendalian anggaran, tertib administrasi aset, hingga efektivitas pelaporan keuangan lintas sektor.
Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK dapat dijalankan dengan optimal. Ia juga menekankan perlunya pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan.
“Kami akan memastikan seluruh tindak lanjut dapat terlaksana dengan baik, sehingga tata kelola keuangan daerah menjadi lebih efektif, tertib, dan sesuai prinsip akuntabilitas,” ujar Ahmad Yani.
Sebagai bagian dari penutupan rapat, Ketua Tim Auditor BPK Sultra secara simbolis menyerahkan laporan hasil audit kepada Bupati Bombana. Penyerahan ini menjadi penanda komitmen bersama antara BPK dan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan, dan berkelanjutan.
Langkah-langkah perbaikan yang akan ditempuh Pemkab Bombana diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah. Dengan dukungan seluruh perangkat daerah, Pemkab Bombana optimistis mampu membangun sistem keuangan yang semakin kuat dan kredibel.
Rapat Exit Meeting ini sekaligus menjadi ruang refleksi dan evaluasi bersama, bahwa akuntabilitas publik tak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian penting dari kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
