Konsel, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan di bawah kepemimpinan Bupati H Surunuddin Dangga dan Wakil Bupati Konsel Rasyid itu dianugerahi penghargaan Universal Health Coverage (UHC) oleh BPJS Kesehatan. Sebab, 97,70 persen masyarakatnya memiliki jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan dari total penduduknya.
Penyerahan secara langsung dilakukan disalah satu hotel di Kendari, Kamis (24/8/2023).
Penghargaan diberikan langsung oleh Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Republik Indonesia kepada Bupati Konsel H Surunuddin Dangga.
Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Andy Afdal mengungkapkan, penghargaan UHC ini diakui seluruh dunia sebagai puncak pengabdian secara sosial khususnya di bidang kesehatan.
“Apa yang kita selenggarakan hari ini hanya seremoninya saja, intinya itu, ketika ini diberikan, diimplementasikan dan didapatkan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap dengan adanya dua daerah di Sultra sebagai penerima UHC, semoga seluruh daerah bisa menyusul. Dijelaskan, penghargaan UHC diberikan kepada pemerintah daerah yang minimal 95 persen dari penduduknya telah memiliki jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan. Sebagai informasi selain Pemda Konsel, penghargaan serupa juga diterima oleh Pemerintah Kota Kendari.
“Penghargaannya tidak terlalu penting, tetapi komitmen dari pemerintah untuk memberikan jaminan itu yang penting. Itu membuktikan bahwa pemerintah punya keinginan kuat untuk memastikan orang yang punya kebutuhan terkait dengan kesehatan bisa dapat,” ungkapnya.
Bupati Konsel Surunuddin mengatakan, inilah komitmen kita selama ini. Menggunakan APBD untuk kepentingan masyarakat. Pemda, kata ia, telah menggelontorkan anggaran kurang lebih Rp10 miliar di 2023 baik melalui APBD maupun APBN untuk memberikan jaminan sosial khususnya kesehatan bagi warganya.
“Alhamdulillah, hari ini kami bersama Pemkot Kendari menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan. Kita akan terus memaksimalkan anggaran utnuk pelayanan kesehatan warga,” ujarnya.
Selain anggaran, pihaknya juga terus menggenjot pelayanan kesehatan yang maksimal di semua pelayanan kesehatan baik itu di RSUD maupun di Puskesmas.
“Kita berharap jangan ada lagi warga yang dipersulit dalam menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit atau di Puskesmas atas jaminan BPJS. Kita berantas oknum yang berani menghambat. Warga yang menggunakan BPJS telah dianggarkan untuk menerima pelayanan kesehatan,” tegasnya (Diskominfo)
