Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sultra, Senin, 28 April 2025.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dari Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta, bertujuan menguatkan sinergi antarinstansi dalam mengendalikan inflasi di daerah. Hadir sebagai narasumber pejabat lintas kementerian seperti Deputi BPS Puji Ismartini, Deputi III KSP Edy Priyono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta perwakilan dari Kemendag dan Perum Bulog.
Sejumlah perwakilan instansi di Sultra turut serta dalam rakor ini, termasuk dari BPS, Bank Indonesia, Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas teknis lainnya. Fokus utama rakor adalah menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah dinamika harga komoditas yang fluktuatif.
“Pemerintah daerah harus turun langsung ke lapangan, pantau harga-harga di pasar, lakukan koordinasi intensif, operasi pasar, hingga pemberian subsidi transportasi jika diperlukan,” tegas Tomsi Tohir dalam arahannya.
Ia menekankan pentingnya pemetaan komoditas unggulan penyumbang inflasi di tiap daerah. Menurutnya, inflasi nasional memang sudah terkendali, namun kewaspadaan di tingkat lokal tetap krusial.
“Kita tidak boleh lengah, karena inflasi di daerah bisa berdampak pada daya beli masyarakat. Jaga harga, utamakan aksi konkret, bukan sekadar laporan,” imbuhnya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, dalam paparannya menyampaikan bahwa pada minggu keempat April 2025, terdapat 18 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 20 lainnya mengalami penurunan. Komoditas seperti bawang merah dan cabai merah menjadi penyumbang utama lonjakan harga di berbagai daerah.
“Rata-rata harga bawang merah tercatat naik 8,09 persen secara nasional dibandingkan Maret, dan sudah melampaui Harga Acuan Penjualan,” ungkap Puji.
Harga cabai merah juga naik 5,04 persen, sementara bawang putih mengalami kenaikan sebesar 1,39 persen. Di sisi lain, harga cabai rawit turun 8,10 persen dan Minyakita menurun tipis sebesar 0,37 persen, meski tetap berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dalam konteks Sultra, Kabupaten Wakatobi menjadi salah satu daerah dengan lonjakan IPH tertinggi secara nasional di luar Jawa dan Sumatera, mencapai 4,52 persen. Bawang merah, cabai merah, dan beras menjadi komoditas utama penyumbang kenaikan harga di wilayah tersebut.
Rakor ini menjadi forum penting untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat respons daerah terhadap gejolak harga yang bisa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif dan responsif dalam menerapkan strategi pengendalian inflasi.
Langkah-langkah seperti intervensi pasar, penguatan distribusi pangan, serta sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk mengamankan harga bahan pokok, terlebih menjelang musim paceklik dan hari besar keagamaan.
Pemprov Sultra bersama TPID menegaskan komitmennya untuk terus memantau kondisi harga di pasar, mengambil langkah antisipatif, serta bekerja sama erat dengan stakeholder terkait agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
