SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) pada Senin, 17 Februari 2025.
Rapat yang berlangsung setiap pekan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh kementerian serta lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Staf Presiden (KSP), Satgas Pangan Polri, Kementerian Pertanian, serta Badan Pangan Nasional. Pemprov Sultra sendiri mengikuti rakor ini dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, diwakili oleh unsur Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Biro Perekonomian, Dinas ESDM, serta perwakilan dari BPS, BI, Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas teknis lainnya.
Dalam pembahasan utama, Tito menekankan pentingnya kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi arus mudik dan lonjakan harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Tito menyebutkan bahwa Ramadan akan dimulai pada 1 Maret 2025, dengan arus mudik diprediksi terjadi mulai 28 Maret 2025 dan arus balik pada 7 April 2025.
“Setelah masuk Ramadan, kita akan menghadapi pekerjaan besar karena mobilitas masyarakat sangat tinggi menjelang Idul Fitri. Ini butuh manajemen transportasi yang matang, baik darat, laut maupun udara,” kata Tito.
Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi antarpihak, baik pusat maupun daerah. Dalam mendukung hal tersebut, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mendukung arus mudik Lebaran 2025. Surat edaran ini mencakup imbauan pengamanan, kelancaran arus transportasi, serta peningkatan sinergi antarinstansi.
Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, menambahkan bahwa pemerintah juga mengkaji penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025. Hal ini sebagai langkah untuk mengurangi beban di jalur-jalur strategis seperti Ketapang–Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai Bali, yang akan ditutup selama Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025.
“Kami mendorong pelaksanaan mudik gratis, penyediaan rest area, serta peningkatan pengawasan di titik-titik rawan kecelakaan dan kemacetan,” ujar Dudy.
Dalam rapat itu, pengendalian inflasi juga menjadi sorotan. Mendagri mengungkapkan bahwa inflasi nasional pada Januari 2025 tercatat sebesar 0,76% secara tahunan (year-on-year), sementara secara bulanan (month-to-month) justru terjadi deflasi sebesar -0,76%.
Deflasi terutama dipicu oleh turunnya harga pada sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -9,16%, serta sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -8,08%. Diskon 50% tarif listrik untuk pelanggan berdaya di bawah 2200 watt selama Januari dan Februari menjadi penyumbang utama deflasi tersebut.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam paparannya menjelaskan bahwa meskipun Januari mengalami deflasi, sejumlah komoditas tetap menunjukkan kenaikan harga yang signifikan menjelang Ramadan.
“Perlu diwaspadai lonjakan harga pada daging ayam ras, telur ayam, tarif angkutan udara, bawang merah, bawang putih, beras, dan emas perhiasan. Ini komoditas-komoditas utama yang sering memicu inflasi menjelang hari besar keagamaan,” kata Pudji.
Dalam konteks daerah, Sulawesi Tenggara mendapat sorotan karena kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Bombana mencapai 4,98%. Angka ini menempatkan Bombana di posisi 10 besar nasional sebagai daerah dengan lonjakan IPH tertinggi.
Menanggapi hal ini, Pemprov Sultra menyatakan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak terkait guna menjaga stabilitas harga bahan pokok di wilayahnya. Terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri yang diprediksi akan meningkatkan tekanan inflasi akibat lonjakan permintaan barang kebutuhan pokok.
“Kami akan terus melakukan pemantauan dan mengambil langkah antisipatif di lapangan, termasuk memperkuat pasokan dan distribusi pangan,” ujar perwakilan Biro Perekonomian Sultra usai rakor.
Langkah-langkah yang diambil Pemprov Sultra ini diharapkan mampu meredam gejolak harga sekaligus memastikan kelancaran arus mudik dan distribusi logistik selama periode penting Ramadan dan Idul Fitri 2025.
