Andi Sumangerukka dan Hugua Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Kemendagri

Jakarta, SultraNet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur terpilih Ir Hugua menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta, Senin (17/2/2025). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian tahapan administrasi sebelum pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Pemeriksaan ini juga diikuti oleh 16 pasangan kepala daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

“Pemeriksaan dimulai sejak hari Minggu dan berlangsung dua hari untuk seluruh kepala daerah terpilih se-Indonesia. Sulawesi Tenggara mendapat jadwal pada hari kedua, sesi ketiga, yang dimulai pukul 13.00 WIB,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs H Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, saat dikonfirmasi secara terpisah.

Bacaan Lainnya

Dijelaskan Asrun Lio, para kepala daerah terpilih terlebih dahulu menjalani proses registrasi di depan ruang Sasana Bhakti Praja. Selanjutnya, seluruh peserta diarahkan menuju Gedung F lantai 3 untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengambilan tanda pangkat jabatan.

Gubernur terpilih Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa seluruh proses pemeriksaan berlangsung lancar dan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Kemendagri. Ia mengapresiasi pelayanan yang diberikan dan menyatakan bahwa hasil pemeriksaannya dalam kondisi baik.

“Alhamdulillah, cek kesehatan hari ini berjalan lancar. Semua sudah terpola pelayanannya dan sesuai prosedur. Pemeriksaannya meliputi hal dasar seperti gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Alhamdulillah semua hasilnya normal,” ungkap Andi Sumangerukka kepada awak media.

Pemeriksaan kesehatan ini menjadi bagian dari tahapan penting sebelum pelantikan resmi kepala daerah terpilih. Selain pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, turut hadir 16 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari kabupaten/kota se-Sultra. Mereka adalah:

  1. Kabupaten Kolaka: H. Amri, S.STP., M.Si dan H. Husmaluddin
  2. Kabupaten Konawe: H. Yusran Akbar, S.T dan H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si
  3. Kabupaten Bombana: Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si
  4. Kabupaten Buton Utara: Afirudin Mathara, S.H., M.H dan Rahman, S.KM., M.Kes
  5. Kabupaten Kolaka Timur: Abd. Azis, S.H., M.H dan Yosep Sahaka, S.Pd
  6. Kabupaten Muna Barat: La Ode Darwin dan Drs. Ali Basa, M.S.
  7. Kabupaten Konawe Selatan: Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H
  8. Kabupaten Muna: Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H
  9. Kabupaten Buton: Alvin Akawijaya Putra, S.H dan Syarifudin Saafa, S.T
  10. Kabupaten Buton Selatan: Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, S.H
  11. Kabupaten Wakatobi: H. Haliana, S.E dan Dra. Hj. Safia Wualo
  12. Kabupaten Kolaka Utara: Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H dan H. Jumarding, S.E
  13. Kabupaten Konawe Utara: H. Ikbar, S.H., M.H dan H. Abu Haera, S.Sos., M.Si
  14. Kabupaten Konawe Kepulauan: Rifqi Saifullah Razak, S.T dan Muhamad Farid, S.E
  15. Kota Kendari: dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman
  16. Kota Baubau: H. Yusran Fahim, S.E dan Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc

Seluruh kepala daerah terpilih ini menjalani pemeriksaan sebagai syarat administratif menjelang pelantikan resmi yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pemeriksaan ini menjadi penegasan bahwa kepala daerah yang akan dilantik memiliki kondisi kesehatan yang layak untuk menjalankan tugas pemerintahan.

Kepala Biro Umum Kemendagri, Asmawa Tosepu yang mendampingi jalannya pemeriksaan menyebutkan, seluruh proses berlangsung tertib dan lancar. Menurutnya, kesiapan fisik dan administrasi menjadi aspek penting dalam proses transisi pemerintahan di daerah.

“Pemeriksaan ini memastikan bahwa semua kepala daerah terpilih berada dalam kondisi prima dan siap mengemban amanah rakyat. Ini bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas kepemimpinan di daerah,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap seluruh proses hingga pelantikan kepala daerah berjalan lancar tanpa hambatan. Pemeriksaan kesehatan ini menjadi salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Loading

Pos terkait