Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang dirangkaikan dengan sosialisasi Surat Edaran (SE) Menteri Pariwisata tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman dan nyaman selama libur sekolah. Rakor ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) secara hybrid pada Senin, 23 Juni 2025.
Pemprov Sultra mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra di Kendari. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga.
Turut hadir secara virtual, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Deputi Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP), Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, serta sejumlah pejabat dari Bappenas dan Kementerian Pertanian.
Sementara itu, mewakili Pemprov Sultra, hadir Sekretaris Daerah Sultra, Asisten II Setda, Kepala Biro Perekonomian, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perdagangan dan Perindustrian, serta perwakilan dari BPS, Bulog, Inspektorat dan organisasi perangkat daerah terkait lainnya.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan bahwa Rakor kali ini menitikberatkan pada dua hal penting: pengendalian inflasi serta kesiapan daerah dalam menyambut masa libur sekolah yang berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat.
“Inflasi bukan hanya sekadar angka statistik. Ketika harga naik, masyarakat langsung merasakannya. Oleh karena itu, daerah dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tinggi harus bekerja ekstra keras untuk menekan lonjakan harga,” ujar Tomsi.
Ia menyoroti Kabupaten Bombana dan Buton sebagai dua wilayah di Sultra yang masuk lima besar IPH tertinggi nasional pada pekan keempat Juni 2025, masing-masing 3,77 persen dan 2,87 persen.
Adapun data inflasi nasional year-on-year (yoy) per Mei 2025 mencatat Papua Pegunungan sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi sebesar 5,75 persen, disusul Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan DKI Jakarta. Hanya Papua Pegunungan yang inflasinya melampaui target nasional.
Pada sesi sosialisasi, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengimbau pemerintah daerah dan pelaku usaha wisata untuk meningkatkan kesiapan menghadapi libur sekolah, terutama dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung.
“Libur sekolah adalah momen lonjakan wisatawan. Ini peluang ekonomi yang besar, tapi juga penuh risiko. Pemerintah daerah harus siaga agar wisata tetap aman dan berkesan,” kata Menteri Pariwisata.
Ia menegaskan, SE Nomor SE/3/HK.01.03/MP/2025 mengatur tujuh langkah strategis bagi pengelola destinasi wisata dan pemerintah daerah, antara lain penerapan prinsip CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability), pelaksanaan standar usaha pariwisata berbasis risiko, serta penyediaan rest area bagi pengemudi di sekitar destinasi wisata.
Selain itu, disarankan pula peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan SOP pariwisata, jaminan transportasi aman, serta pengawasan ketat pada lokasi wisata yang berpotensi padat pengunjung.
“Semua pihak harus bergerak bersama, dari pusat hingga daerah, agar wisata kita benar-benar ramah keluarga dan anak-anak, tanpa mengabaikan aspek keselamatan,” tegasnya.
Rakor ini menjadi upaya konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus menciptakan pengalaman wisata yang positif selama musim libur. Kolaborasi antarinstansi diharapkan dapat mengantisipasi lonjakan permintaan dan mobilitas yang biasanya terjadi saat liburan berlangsung.
Bagi Pemprov Sultra, keikutsertaan dalam Rakor ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi sekaligus menyiapkan sektor pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
