Bombana, sultranet.com – Dinas Sosial Kabupaten Bombana bersama perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) setempat mengikuti sosialisasi daring mengenai pendaftaran dan kepemilikan Nomor LKS-ID melalui aplikasi e-PSKS yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Jumat, 27 Februari 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya nasional untuk mentransformasi tata kelola lembaga sosial agar lebih transparan, profesional, dan terakreditasi demi menjamin mutu pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Dalam pertemuan virtual tersebut, Kementerian Sosial menegaskan bahwa kepemilikan LKS-ID bukan sekadar formalitas administratif, melainkan prasyarat mutlak bagi lembaga untuk mendapatkan akses akreditasi dan program pemberdayaan. Sistem e-PSKS dirancang sebagai pusat data terpadu yang mempermudah pemerintah dalam melakukan verifikasi, pembinaan, serta penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.
Kegiatan ini menjadi ruang diskusi interaktif bagi para pengelola LKS di Bombana untuk membedah berbagai tantangan teknis, mulai dari mekanisme penginputan data hingga proses pemutakhiran informasi pada aplikasi. Antusiasme peserta terlihat saat mereka berkonsultasi langsung mengenai solusi atas kendala lapangan yang sering menghambat proses sertifikasi lembaga mereka selama ini.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Andi Srilaela, menekankan bahwa ketertiban administrasi adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik. Menurutnya, lembaga yang terdaftar secara resmi akan memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam menjalankan misi kemanusiaan mereka di tengah masyarakat.
“Melalui Zoom Meeting ini, kami mendorong seluruh LKS di Kabupaten Bombana agar segera mendaftar dan melengkapi data di aplikasi e-PSKS hingga memiliki LKS-ID. Ini menjadi syarat utama dalam proses akreditasi sekaligus dasar pembinaan dan pemberdayaan LKS ke depan,” ujar Andi Srilaela dalam pernyataannya.
Andi juga memastikan bahwa pihak dinas tidak akan membiarkan pengelola LKS berjuang sendirian dalam menghadapi transisi digital ini. Ia menjanjikan dukungan penuh berupa fasilitasi bagi lembaga yang masih mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis maupun administratif.
“Dinas Sosial Kabupaten Bombana berkomitmen untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada LKS yang masih mengalami kendala, baik dalam proses pendaftaran maupun pemenuhan persyaratan akreditasi,” tambah Andi Srilaela untuk meyakinkan para pengurus lembaga sosial di daerahnya.
Harapan besar diletakkan pada perubahan pola kerja ini agar seluruh LKS di Kabupaten Bombana mampu bertransformasi menjadi lembaga yang tidak hanya berhati mulia, tetapi juga dikelola secara akuntabel. Dengan administrasi yang rapi dan status terakreditasi, setiap bantuan dan layanan sosial yang disalurkan dapat dipertanggungjawabkan serta menyentuh langsung akar permasalahan kesejahteraan masyarakat secara profesional.
Partisipasi aktif ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyambut standar baru pelayanan sosial nasional. Fokusnya tetap satu, yakni memastikan warga yang rentan mendapatkan pendampingan dari lembaga yang kredibel dan memiliki standar mutu yang diakui oleh negara.
