Bombana, SultraNET. | Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, mengumpulkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membahas kendala dalam pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) di lapangan. Burhanuddin mengungkapkan sejumlah masalah, termasuk penerima Bantuan Sosial Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah layak, penerima yang telah meninggal, dan adanya penerima bantuan ganda. Berdasarkan hal ini ia meminta pendataan ulang untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pada Senin (25/9/2023)
“Saya meminta bantuan kepada pendamping PKH untuk memberikan solusi sehingga 90 persen penerima bantuan sosial di Bombana adalah warga yang betul-betul membutuhkan dan sesuai kriteria penerima manfaat,” ungkapnya.
Pj. Bupati menyatakan bahwa meskipun sudah banyak Bansos yang disalurkan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem di Bombana, hasilnya belum signifikan. Beliau menambahkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bombana masih tinggi, di atas 10 persen, dan miskin ekstrem di atas 1 persen.
H. Burhanuddin menyatakan bahwa miss-pendataan menyebabkan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan. Oleh karena itu, beliau meminta pendamping PKH untuk melakukan pendataan rutin guna menghindari kesalahan dalam pendataan penerima bantuan.
“Guna memaksimalkan pendataan agar bantuan benar-benar tepat sasaran, saya secepatnya akan membentuk tim terpadu agar pendataan penerima bantuan dapat diberikan ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Laode Ahmad, koordinator PKH Kabupaten Bombana, mengapresiasi inisiatif Pj. Bupati Bombana dalam mengadakan pertemuan dan berdiskusi dengan tim pendamping PKH.
“Kami berharap diskusi ini dapat segera ditindaklanjuti untuk memastikan bahwa penerima bantuan sosial di Kabupaten Bombana sesuai dengan kriteria yang ditetapkan,” tandasnya (Kominfo)
