Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA) Tahun 2024 di Hotel Claro Kendari pada Senin, 12 November 2024. Kegiatan ini mengusung tema “Pengawasan Berdampak Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara”, bertujuan untuk memperkuat sinergi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Rakorwada ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Bupati dan Wali Kota se-Sultra, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra, Inspektur Daerah Kabupaten/Kota, serta berbagai pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Sultra menekankan pentingnya pengawasan yang berkualitas untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah, mengingat pengelolaan dana APBN dan APBD harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.
Dalam laporannya, Ketua Panitia, Ruswanty, SE., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 12 Tahun 2017, serta Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang APBD. Rakorwada ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), menyamakan persepsi peran APIP, serta meningkatkan kualitas pengawasan melalui evaluasi dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga.
Pj. Gubernur dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengawasan yang efektif sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan transparan.
“Kita harus memastikan bahwa semua program yang ada selaras dengan visi-misi Presiden serta program prioritas nasional,” ujarnya. Beliau juga menekankan pentingnya penghematan penggunaan anggaran serta pembatasan perjalanan dinas yang tidak mendesak.
Lebih lanjut, Pj. Gubernur menyoroti tujuh fokus utama dalam pengawasan yang perlu diperhatikan oleh APIP. Pertama, kemampuan APIP dalam mengantisipasi penyimpangan dan fraud. Kedua, penerapan sistem deteksi dini untuk mencegah penyimpangan. Ketiga, penguatan integritas APIP sebagai jaminan kualitas. Keempat, pemberantasan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Kelima, peningkatan indeks integritas. Keenam, pengawasan ketat terhadap pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Ketujuh, inovasi dalam pengawasan serta peningkatan etika pegawai.
Pj. Gubernur juga mengingatkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus dipegang teguh, seperti kepastian hukum, kemanfaatan bagi masyarakat, dan ketidakberpihakan dalam pengambilan keputusan.
“Kita harus selalu mengutamakan kepentingan umum dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Selain itu, rakorwada ini juga menandai penandatanganan berita acara kesepakatan peta pengawasan tahun 2025 oleh Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se-Sultra. Penandatanganan ini menjadi bukti komitmen bersama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pembangunan di daerah.
Rakorwada ini menggunakan model 4-CO dalam pendekatannya, yang mencakup peran konsultatif, kepatuhan, koordinasi, dan korektif. Pj. Gubernur mengajak seluruh peserta untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan pengawasan, serta berfokus pada lima aspek kinerja utama: Indeks Integritas, Indeks Reformasi Birokrasi, penyelesaian pelanggaran kode etik, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat.
Di akhir sambutannya, Pj. Gubernur berharap kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kualitas pengawasan yang pada gilirannya akan mempercepat pencapaian program pembangunan daerah di Sultra.
“Dengan kerja keras dan komitmen bersama, kita akan mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan efektif demi kesejahteraan masyarakat Sultra,” pungkasnya.
