Kendari, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, menanggapi tudingan terkait dugaan rekayasa hasil seleksi Computer Assisted Test (CAT) Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) serta penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD untuk kepentingan pribadi. Asrun Lio justru mengapresiasi keberanian mahasiswa yang menyuarakan isu tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Minggu (16/2/2025)
“Saya berterima kasih kepada pihak yang menyampaikan hal ini, khususnya mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa mereka berani menjalankan peran sebagai agen perubahan dan kontrol sosial,” ujar Asrun.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses seleksi TPHD, karena tugas panitia seleksi (Pansel) yang diketuai oleh pejabat dari Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) hanya sebatas verifikasi dokumen pelamar. Sementara tahapan seleksi dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).
“Setelah seleksi selesai dan hasil diumumkan, barulah kami diundang karena TPHD menggunakan APBD. Jika ada rekayasa, seharusnya yang lolos adalah orang-orang dekat saya. Namun, seleksi ini transparan dan berdasarkan perangkingan,” jelasnya.
Terkait dugaan penggunaan APBD untuk kepentingan pribadi, Asrun menegaskan bahwa mekanisme penggunaan keuangan negara memiliki aturan ketat. Ia menolak anggapan bahwa dana BTT bisa digunakan untuk membiayai ibadah haji seseorang.
“BTT hanya digunakan untuk kondisi darurat atau kebutuhan mendesak yang belum dianggarkan sebelumnya. Tidak mungkin digunakan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Asrun juga menyatakan telah mempersilakan Inspektorat melakukan pemeriksaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi TPHD dan penggunaan anggaran daerah.
