Rumbia, SultraNET. | Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengecam sikap tidak tegas Satgas Covid-19 Kabupaten Bombana yang dinilai tebang pilih memperlakukan warga yang masuk di daerah penghasil emas itu.
Direktur Eksekutif LKPD Sultra, Muh. Arham menyebut apa yang dipertontonkan Satgas Covid-19 dengan meloloskan pekerja proyek pembangunan Perpustakaan Umum Bombana merupakan preseden buruk terhadap penanganan Covid-19.
“Kami menilai bahwa pemerintah Kabupaten Bombana tidak konsisten memberlakukan protokol Pencegahan Covid-19,” Imbuh Arham, Selasa (2/6/2020).
Ia menyebut seharusnya apa yang sudah ditetapkan dalam aturan bahwa siapapun yang akan keluar atau masuk di bombana harus melengkapi diri dengan setidaknya 2 dokumen yaitu pertama dokumen dari rumah sakit bahwa yang bersangkutan itu berbadan sehat dan yang kedua dokumen dari pemerintah Desa atau pemberi kerja.
“Seharusnya ini diberlakukan sama terhadap semua orang tanpa terkecuali, ini yang kami sangat sayangkan,” Geramnya.
Seharusnya lanjut Arham, Satgas belajar dari pengalaman membludaknya angka positif Covid-19 yang lalu akibat kendornya pembatasan orang masuk Bombana.
“Apa harus kebobolan lagi kemudian kalang kabut, ini yang tidak menjadi pembelajaran kita,” Tegasnya
Untuk itu, agar hal ini dapat menjadi perhatian satgas, melalui LKPD Sultra bakal mengajukan somasi untuk meminta penjelasan menyeluruh.
“Secepatnya kita akan ajukan somasi karena ini sangat riskan terjadi gelombang Covid-19 kedua di Bombana,” Tutupnya. (Idris)