Bombana, SultraNET. | Sebagai wujud pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Konsultasi Publik yang ke 2, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Poleang, bertempat di Aula Kantor Camat Poleang, Jumat (15/12/2023)
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bombana, Rafid menjelaskan KLHS dalam RDTR merupakan proses penting dalam perencanaan pembangunan wilayah. KLHS dilakukan untuk mengevaluasi potensi dampak yang mungkin terjadi akibat implementasi RDTR terhadap lingkungan, seperti penggunaan lahan, peningkatan infrastruktur, dampak terhadap sumber daya alam, polusi udara, air, dan lainnya.
Penyusunan KLHS memungkinkan pihak terkait untuk mengidentifikasi dampak potensial yang dapat timbul dari rencana detail tata ruang tersebut. Informasi dari KLHS membantu dalam menentukan langkah-langkah mitigasi atau pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan.
“Ini untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan berjalan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,” ujarnya
Kegiatan yang dihadiri tokoh masyarakat, pemerintah desa dan stakeholdr terkait itu, menghadirkan 2 orang pemateri yang merupakan praktisi lingkungan hidup dan praktisi perencanaan wilayah.
Tenaga Ahli KLHS RDTR Kawasan Poleang, Laode Sir Muhammad Ikbal, ST, M.SP. IAP menjelaskan, kegiatan Konsultasi Publik ke 2 ini merupkan kegiatan terakhir yang melibatkan masyarakat setelah sebelumnya telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk menghasilkan dokumen KLHS RDTR.
Serangkaian pertemuan yang telah diadakan sebelumnya, seperti FGD dan Konsultasi Publik 1 yang membahas pola ruang, struktur ruang, pusat pelayanan, sistem jaringan, utilitas, jalan, drainase, air limbah dan berbagai isu lainnya.
“Kita ingin memastikan kesesuaian dokumen dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diacu dari memorandum PBB dan prinsip-prinsip lainnya,” bebernya.
Sementara itu narasumner lainnya Ir. Asri Sugiarto, M.PW. IAP, menjelaskan pentingnya kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam dokumen RDTR. Kajian tersebut bertujuan untuk menjamin integritas lingkungan hidup seiring dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi.
Ketua Asosiasi Ikatan Ahli Perencanaan Sulawesi Tenggara itu menyebut terdapat enam isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan di kawasan Poleang telah diidentifikasi. Di antaranya adalah penanganan banjir, pengelolaan limbah, kendala kemacetan, serta sejumlah permasalahan lingkungan lainnya.
Asri menegaskan bahwa tindak lanjut dari konsultasi publik ini akan melibatkan proses validasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara. Proses validasi ini akan memastikan apakah implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis oleh Pemerintah Kabupaten Bombana telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari segi dokumen, substansi, maupun administrasi.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa konsultasi publik kedua akan memberikan alternatif skenario apabila rencana pembangunan yang terdapat dalam RDTR tersebut berpotensi berisiko terhadap lingkungan hidup.
“Contohnya adalah skenario terkait rencana pembangunan jalan yang perlu diperhatikan aspek kebutuhan jangka panjang, serta memberikan alternatif yang lebih mempertegas struktur dan kelengkapan infrastruktur jalan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan,” jelas Asri Sugiarto.
Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun dalam RDTR mampu mempertahankan keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup di kawasan Poleang. (IS)
