Sultranet.com, Rumbia – Puluhan dosen dan staf Politeknik Bombana kembali menghadapi keterlambatan pembayaran gaji yang belum terselesaikan sejak Januari 2025. Masalah ini bukan kali pertama terjadi, tetapi telah berulang setiap tahunnya tanpa solusi yang jelas. Kondisi ini membuat para tenaga pendidik dan pegawai kampus menggelar aksi protes di halaman kampus menuntut hak mereka. Jumat (21/3)
Dampak dari ketidakpastian ini dikhawatirkan akan berdampak pada proses perkuliahan yang ada di Yayasan dimana mantan Bupati Bombana dua periode H. Tafdil menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan itu menjadi tidak efektif yang pada akhirnya dapat mengancam nasib ratusan mahasiswa yang berkuliah di kampus itu.
Seorang dosen yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa berbagai upaya komunikasi telah dilakukan dengan pihak yayasan dan direktorat kampus, tetapi tidak membuahkan hasil konkret.
“Kami sudah mencoba berdialog, tapi hasilnya nihil. Mereka selalu beralasan bahwa dana dari pemerintah daerah belum cair, padahal sebagai yayasan, seharusnya mereka yang bertanggung jawab penuh terhadap gaji dosen dan staf,” ujarnya.
Keterlambatan pembayaran gaji yang terjadi selama dua hingga tiga bulan bahkan disebut telah mencapai akumulasi hingga 25 bulan bagi beberapa dosen.
Kondisi ini membuat banyak tenaga pendidik mengalami kesulitan finansial. Beberapa di antaranya terpaksa berutang atau menjual aset pribadi demi memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kami bekerja secara profesional, tetapi hak kami tidak diberikan tepat waktu. Bagaimana kami bisa bertahan jika setiap tahun harus menghadapi masalah yang sama?” ujarnya.
Tak hanya itu, para dosen juga menyoroti dugaan penyimpangan anggaran dalam pengelolaan keuangan kampus. Mereka menilai tidak adanya transparansi terkait penggunaan dana, sementara setiap kali meminta kejelasan, pihak yayasan selalu berdalih bahwa anggaran telah habis.
Dalam aksi protes ini, para dosen dan staf menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pihak yayasan, yakni pembayaran penuh atas seluruh gaji yang tertunggak, pembayaran semua tunjangan dosen dan jabatan sesuai hak mereka, serta pengalihan status kampus dari swasta ke negeri agar sistem keuangan lebih stabil dan tidak lagi terjadi penyimpangan anggaran.
Menanggapi permasalahan ini, Anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad, meminta pihak yayasan untuk segera menyelesaikan kewajiban mereka terhadap para dosen agar tidak menyebabkan proses pendidikan ratusan mahasiswa terganggu.
“Bahkan ada honorer yang resign beberapa tahun lalu dan karena tidak menerima upahnya. Padahal Sudah puluhan miliar yang masuk ke Politeknik itu, tapi mereka tidak mampu mengelolanya dengan baik. Setiap tahunnya hampir lima miliar diinjeksikan Pemkab Bombana ke Politeknik itu, bagaimana proses manajemennya sehingga 25 bulan dosen tidak terbayar dan karyawan ataupun staf yang telah resign beberapa tahun lalu juga belum dibayar gajinya?” tegas Yudi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak yayasan terkait tuntutan para dosen dan staf. Sementara itu, ketidakpastian mengenai pembayaran gaji masih terus berlanjut, mengancam keberlangsungan pendidikan di Politeknik Bombana.
Pewarta : Idris Hayang
