BRMP Sultra Bentuk Brigade Pangan di Bombana Dorong Kedaulatan Pangan Daerah

Tim BRMP Sultra bersama Dinas Pertanian Bombana saat melakukan pendampingan pembentukan Brigade Pangan di Kecamatan Mataoleo, Bombana.
Tim BRMP Sultra bersama Dinas Pertanian Bombana saat melakukan pendampingan pembentukan Brigade Pangan di Kecamatan Mataoleo, Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan bersama Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sultra mulai membentuk Brigade Pangan (BP) di Kabupaten Bombana sebagai langkah percepatan kedaulatan pangan daerah. Pendampingan dilakukan sejak 21–24 Oktober 2025.

Program ini merupakan bagian dari agenda nasional penumbuhkembangan Brigade Pangan Lahan Rawa dan CSR sesuai Petunjuk Teknis Kementerian Pertanian. Di Bombana, BRMP Sultra berkolaborasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sultra serta KJF Dinas Pertanian Bombana sebagai pelaksana lapangan.

Bacaan Lainnya

Secara keseluruhan, Sulawesi Tenggara menargetkan pembentukan 35 Brigade Pangan di enam kabupaten. Bombana mendapat alokasi empat BP dengan total lahan CSR seluas 755 hektare. Hasil pendampingan tahap awal telah membentuk dua BP, yaitu Brigade Pangan Mataoleo dengan wilayah kelola 192 hektare dan Brigade Pangan Wumbubangka seluas 168 hektare. Tahapan pendampingan dimulai dari Kecamatan Mataoleo dan dilanjutkan ke Kecamatan Rarowatu Utara.

Brigade Pangan didefinisikan sebagai kelompok petani muda milenial beranggotakan 15 orang yang memiliki semangat kewirausahaan, berbasis keterampilan teknis, dan berorientasi pada bisnis pertanian modern. Anggota direkrut dari petani lokal berusia 17–39 tahun, berpendidikan minimal SD, dan terbuka bagi lulusan pertanian dari luar daerah bila kuota belum terpenuhi.

“Brigade Pangan hadir untuk memperkuat regenerasi petani dan menjadikan pertanian sektor yang menarik dan menguntungkan bagi anak muda,” ujar salah satu pendamping teknis BRMP Sultra di Bombana.

Program ini menekankan sistem pertanian maju, mandiri, dan modern melalui kemitraan antara Brigade Pangan dan kelembagaan ekonomi petani. BP berperan sebagai integrator dalam manajemen usaha tani mulai dari perencanaan, produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Di Bombana, BP akan mengelola kawasan Oplah dan CSR dengan sistem Indeks Pertanaman (IP) 300.

“Dengan IP 300, tanah diolah tiga kali dalam setahun. Ini akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani,” kata perwakilan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sultra.

Untuk menjamin keberlanjutan usaha, Kementerian Pertanian memberikan dukungan berupa alat dan mesin pertanian, benih unggul, dolomit, pupuk NPK, pestisida, dan sarana produksi lainnya. Brigade Pangan juga diarahkan untuk membangun jejaring kemitraan dengan off-taker dan lembaga keuangan.

Pemerintah berharap program ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga melahirkan petani-pengusaha muda yang mampu menggerakkan rantai pasok pangan daerah.Jika seluruh target terpenuhi, Bombana diharapkan menjadi salah satu daerah lumbung pangan berbasis anak muda di Sulawesi Tenggara.

Loading

Pos terkait