Bombana, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyelenggarakan kegiatan Kick Off Meeting rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bombana tahun 2025-2045. Rabu (27/9/2023).
Sekretaris Daerah Bombana, Man Arfa saat menyampaikan sambutan mewakili Penjabat Bupati Bombana mengatakan kegiatan Kick Off Meeting tersebut merupakan momentum yang sangat strategis sebagai penanda awal dimulainya seluruh rangkaian dan tahapan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bombana Periode 20 tahun mendatang.
Mantan Kadis PUTR Bombana itu menyebut, kegiatan Kick Off merupakan kegiatan yang sangat penting untuk kemajuan daerah, untuk itu ia berharap agar seluruh elemen yang ada di Kabupaten Bombana dapat bersama-sama mendukung dan memberikan kontribusi positif demi mewujudkan pembangunan yang tepat, terarah dan sustainabel serta mendukung target pembangunan nasional menuju indonesia emas tahun 2045.
“Amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah Kabupaten dan kota berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional,” ujar Man Arfa.
Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya harus menyusun dan menetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 5 tahun dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan.
Ia menyebut pelaksanaan RPJPD kabupaten bombana pada tahun 2005-2025 telah berjalan selama 18 tahun, sehingga beberapa capaian kinerja indikator makro pembangunan kabupaten bombana sudah dapat dilaksanakan.
Capaian dimaksud yaitu PDRB per kapita kabupaten bombana meningkat lebih dari 10 kali lipat dari awal RPJPD, dimana pada tahun 2005 pendapatan perkapita sebesar 4,8 juta meningkat menjadi 50,75 juta pada tahun 2022.
“Seiring dengan peningkatan PDRB perkapita, angka kemiskinan dan angka pengangguran mengalami penurunan yang cukup signifikan,” bebernya
Angka kemiskinan pada tahun 2005 sebesar 26,17 persen menurun menjadi 10,26 persen pada tahun 2022. Angka pengangguran pada tahun 2005 sebesar 15,81 persen turun menjadi 1,47 persen pada tahun 2022.
Tingkat ketimpangan pendapatan yang biasa di ukur dengan indeks gini, dalam 18 tahun terakhir terjadi sedikit kenaikan dimana pada tahun 2005 indeks gini sebesar 0,320 meningkat menjadi 0,370 pada tahun 2022. Indeks pembangunan manusia (IPM), menunjukkan capaian yang semakin membaik dimana pada tahun 2005 angka IPM sebesar 63,80 poin menjadi 66,81 poin di tahun 2022.
“Melihat capaian pembangunan yang tergambar dari capaian indikator makro, kita sepatutnya merasa bersyukur. Selain itu, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholders pembangunan, terutama kepada Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta seluruh elemen masyarakat atas segala usaha kita dalam memajukan wonua bombana yang kita cinta ini,” beber Man Arfa.
Ia mengajak seluruh stakeholder pembangunan di kabupaten bombana untuk berpastisapasi menyampaikan aspirasi berupa saran, masukkan dan harapannya terhadap pembangunan kabupaten bombana dalam 20 tahun kedepan yang akan diterjemahkan dalam dalam visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok rpjpd kabupaten bombana tahun 2025–2045.
Demi efektivitas penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 ini, ia berpesan tetap memperhatikan tahapan proses penyusunan RPJPD agar tepat waktu dan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu, perlu pula memperhatikan hasil evaluasi dokumen perencanaan pembangunan sebelumnya serta sinergitas dengan dokumen RPJPD provinsi dan RPJP nasional serta masukan dari seluruh stakeholders pembangunan.
“Mengingat pentingnya kick off meeting RPJPD ini, kepada seluruh stakeholder dapat mengikuti dengan baik. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pembangunan kabupaten bombana akan lebih terarah, terukur dan akuntabel serta dapat menjawab isu-isu strategis kedepan,” tandasnya
Berdasarkan laporan panitia, jumlah peserta sebanyak 250 orang yang terdiri dari pimpinan DPRD Bombana, Forkopimda, perangkat daerah, Camat, Kepala Desa dan Lurah, Instansi Vertikal, Perusahaan Daerah, Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Anak Serta Stakeholdr terkait. (IS)