Bombana, sultranet.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bombana menggelar kegiatan Penerangan Hukum bagi pejabat dan staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bombana. Acara yang berlangsung di Aula Kantor BAPPEDA ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum bagi aparatur pemerintah guna mencegah potensi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas. Kamis (16/1/2025)
Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Kepala BAPPEDA Bombana, Husrifnah Rahim, ST., M.Si, yang menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Harapannya, melalui penerangan hukum ini, seluruh pejabat dan staf BAPPEDA dapat lebih memahami ketentuan yang berlaku dan terhindar dari potensi kesalahan yang bisa menimbulkan permasalahan hukum,” ujar Husrifnah.
Sebagai narasumber utama, Kepala Seksi Intelijen Kejari Bombana, Horas Erwin Siregar, S.H., memberikan materi mengenai berbagai isu hukum yang kerap dihadapi instansi pemerintah. Beberapa di antaranya mencakup penyalahgunaan wewenang, pengelolaan anggaran, serta pengadaan barang dan jasa.
Dalam pemaparannya, Horas menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan kebijakan dan penggunaan anggaran negara. Ia juga menjelaskan prosedur hukum yang benar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat berdampak hukum.
“Setiap kebijakan yang diambil harus berlandaskan aturan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” jelas Horas.
Kegiatan ini berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab yang cukup dinamis. Para peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait implementasi hukum dalam pemerintahan. Kejaksaan menegaskan bahwa pemahaman hukum yang baik dapat membantu aparatur pemerintah dalam bekerja lebih profesional dan terhindar dari permasalahan hukum.
Selain meningkatkan pemahaman hukum, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara instansi pemerintah dan lembaga penegak hukum. Kejari Bombana berharap melalui penerangan hukum ini, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bombana semakin baik, transparan, dan bebas dari pelanggaran hukum yang dapat merugikan negara maupun masyarakat.
