Kendari, sultranet.com – Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik Sulawesi Tenggara (LPKP-Sultra) menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolres Bombana dalam menindak tegas aktivitas penambangan ilegal yang marak terjadi di wilayah tersebut. Pernyataan ini muncul menyusul polemik laporan sejumlah organisasi masyarakat ke Mabes Polri terkait dugaan keterlibatan aparat dalam membekingi tambang ilegal. Sabtu (14/6/2025)
Ketua LPKP-Sultra, Laode Tuangge, menegaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Kapolres dan Kasat Reskrim Bombana sebagai pihak yang membackup aktivitas tambang ilegal oleh dua perusahaan, PT PLN dan PT AAB, perlu diuji kebenarannya.
“Kalau memang benar, silakan buktikan dan sebutkan Kapolres yang dimaksud. Dalam rilis berita yang beredar, tidak ada satu pun nama Kapolres yang disebut secara jelas,” ujar Laode Tuangge saat dikonfirmasi.
Ia menilai bahwa laporan yang ditujukan ke Mabes Polri lebih sebagai ungkapan kekecewaan dari pihak-pihak yang terganggu oleh tindakan tegas aparat terhadap aktivitas tambang ilegal di Bombana. Bahkan, lanjutnya, ada kemungkinan bahwa pelaporan tersebut ditunggangi oleh kepentingan para pelaku tambang ilegal itu sendiri.
Menurutnya, tindakan Kapolres Bombana saat ini justru merupakan bentuk nyata dari komitmen untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan jangka panjang akibat aktivitas pertambangan ilegal yang tak terkendali.
“Langkah Kapolres Bombana ini selaras dengan komitmen Kapolda Sulawesi Tenggara untuk menuntaskan kasus-kasus tambang ilegal maupun tindak pidana korupsi di wilayah ini. Kami mendukung penuh upaya tersebut,” tegas Laode.
LPKP-Sultra, kata Laode, juga menegaskan posisi lembaga mereka yang siap menjadi mitra kritis sekaligus pendukung aparat penegak hukum dalam mengawal penyelesaian persoalan pertambangan ilegal yang selama ini merusak ekosistem dan merugikan masyarakat secara luas.
Ia menambahkan, dukungan dari masyarakat sipil sangat penting agar aparat kepolisian tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya, tanpa terpengaruh oleh tekanan atau opini dari pihak-pihak yang berkepentingan.
“Yang pasti, kami di LPKP-Sultra akan terus mengawal dan memberikan dukungan terhadap aparat yang bekerja untuk kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan,” tutup Laode Tuangge.
