Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Rabu, 2 Oktober 2024. Rakor ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait dan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir. Selain itu, acara ini juga menghadirkan narasumber penting, seperti Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono.
Dalam rakor tersebut, perwakilan Pemerintah Provinsi Sultra terdiri dari beberapa instansi terkait, antara lain BPS Sultra, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, serta dinas-dinas lain yang berhubungan dengan pengendalian inflasi daerah. Rakor ini bertujuan untuk memastikan upaya bersama dalam pengendalian inflasi serta menjaga stabilitas harga komoditas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sultra.
Tomsi Tohir, Plt. Sekjen Kemendagri, menyoroti capaian terbaru yang dirilis oleh BPS. Ia mengingatkan bahwa angka-angka yang disampaikan harus akurat dan riil. Lebih lanjut, ia meminta penjelasan mengenai penurunan inflasi dan daya beli masyarakat. Tohir juga meminta agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan baik untuk memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi dapat berjalan efektif, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami lonjakan harga pada komoditas tertentu.
Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Kepala BPS, melaporkan bahwa inflasi tahunan pada September 2024 tercatat sebesar 1,84 persen. Peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,02 pada September 2023 menjadi 105,93 pada September 2024. Kelompok pengeluaran yang mencatatkan inflasi tertinggi adalah makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil terbesar berasal dari komoditas beras, sigaret kretek mesin (SKM), dan kopi bubuk.
Statistisi Ahli Madya BPS Sultra, Muh Amin, memberikan penjelasan khusus mengenai inflasi di Sultra. Berdasarkan data yang dirilis pada 1 Oktober 2024, inflasi tahunan di Sultra tercatat sebesar 1,06 persen, menjadikannya sebagai salah satu provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia. Angka ini berada di bawah target inflasi nasional yang sebesar 2,5 persen, dengan toleransi plus minus 1 persen.
Penurunan inflasi bulanan di Sultra pada September 2024 tercatat sebesar -0,20 persen, dipengaruhi oleh penurunan harga beberapa komoditas seperti cabai rawit, terong, dan ikan layang. Meski demikian, beberapa komoditas seperti sigaret kretek mesin dan beras mengalami kenaikan harga yang menyumbang inflasi tahunan sebesar 0,68 persen.
Di tingkat kabupaten, Kolaka tercatat sebagai daerah dengan inflasi tahunan tertinggi di Sultra, yaitu 1,74 persen, sementara Konawe mencatat inflasi terendah sebesar 0,43 persen. Pemerintah Provinsi Sultra terus berupaya menjaga stabilitas harga dan berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pengendalian inflasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sultra juga mengajak kolaborasi lintas sektor guna memastikan pencapaian pengendalian inflasi yang positif ini terus berlanjut. Melalui upaya bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan Sultra dapat mempertahankan inflasi yang terkendali demi kesejahteraan dan stabilitas perekonomian daerah.
