sultranet.com, Kolaka – Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer Gerungan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke empat perusahaan tambang besar di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Selasa (17/6/2025). Ia menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif demi kesejahteraan masyarakat.
Empat perusahaan yang disidak antara lain: PT Vale Indonesia Tbk, PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP), dan PT ANTAM UBP Kolaka.
“Sultra harus jadi contoh nasional. Jangan ada pemerasan, jangan ganggu investor. Kalau iklim investasi kondusif, rakyat pasti sejahtera,” tegas Immanuel.
Ia mengingatkan bahwa investasi yang sehat tidak hanya membawa modal, tetapi juga membuka lapangan kerja. Pemerintah, katanya, tidak akan mentolerir pelanggaran perekrutan, baik diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal maupun pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing.
“Kalau ada pelanggaran hukum, pasti ada sanksinya. Negara tidak akan tinggal diam,” ujarnya.
Terkait keselamatan kerja, Immanuel menyebut sebagian besar perusahaan telah menerapkan standar K3 dengan baik. Ia juga meminta Dinas Tenaga Kerja aktif melakukan pengawasan di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan dari perusahaan.
Dalam kunjungannya, Wamenaker didampingi Anggota Komisi IX DPR RI, Ahmad Safei, dan berdialog dengan jajaran Pemkab Kolaka di Rumah Jabatan Bupati. Ia mengapresiasi komitmen daerah dalam menjaga transparansi ketenagakerjaan, termasuk memberantas praktik percaloan kerja.
“Tidak boleh ada LSM, ormas, atau tokoh masyarakat yang menarik biaya untuk melamar kerja. Itu harus dilaporkan. Negara harus hadir,” tegasnya.
Bupati Kolaka, Ahmad Safei, menyatakan bahwa daerah menargetkan 70 persen tenaga kerja tambang berasal dari Kolaka. Saat ini, sekitar 2,9 persen dari angkatan kerja usia produktif masih menganggur.
“Kami berkomitmen agar peluang kerja lebih banyak dinikmati warga lokal tanpa mengabaikan kualitas dan kualifikasi,” kata Safei. Ia juga menegaskan kesiapan Pemda bersinergi dengan pemerintah pusat guna memastikan investasi berjalan berkelanjutan dan pro-rakyat.
