Baubau, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam pembangunan ketahanan pangan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Palagi Mata, Kantor Wali Kota Baubau, pada 12 April 2025, dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Dalam forum strategis ini, Kepala Sub Bagian Perencanaan Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, Herni, S.IP., menjadi salah satu peserta yang aktif memberikan masukan. Ia menekankan pentingnya integrasi program ketahanan pangan daerah dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan nasional, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.
“Partisipasi aktif dalam Rakortekrenbang ini sangat penting untuk memastikan bahwa program ketahanan pangan di Kabupaten Bombana dapat selaras dengan perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, sehingga upaya kita menjadi lebih efektif dan terintegrasi,” ujar Herni di sela-sela kegiatan.
Rakortekrenbang Sultra 2025 digelar sebagai upaya membangun sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk program prioritas yang akan didorong bersama pada tahun mendatang.
Forum ini membahas berbagai sektor strategis, salah satunya adalah ketahanan pangan yang kini menjadi perhatian besar di tengah ancaman krisis iklim, ketersediaan lahan, dan fluktuasi harga bahan pangan. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui perwakilannya mendorong agar isu pangan tidak hanya dilihat sebagai persoalan lokal, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
Herni menjelaskan bahwa tantangan ketahanan pangan di Bombana sangat kompleks. Selain keterbatasan lahan produktif di beberapa kecamatan, faktor cuaca ekstrem dan distribusi hasil pertanian yang belum merata turut memengaruhi kestabilan pasokan pangan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah provinsi sangat dibutuhkan.
“Melalui forum ini, kita bisa menyampaikan aspirasi daerah dan memastikan bahwa kebutuhan dan kondisi riil di lapangan dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan program pembangunan,” ujarnya.
Rakortekrenbang Sultra 2025 juga menekankan pentingnya pendekatan perencanaan yang inklusif dan berbasis data. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sistem informasi pembangunan dan meningkatkan kapasitas SDM perencana agar mampu merespons dinamika pembangunan yang semakin kompleks.
Dalam forum tersebut, seluruh perwakilan kabupaten/kota diminta mempresentasikan isu strategis di daerah masing-masing, termasuk capaian, kendala, serta rencana intervensi yang akan dilakukan. Hasil dari Rakortekrenbang ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap Rakortekrenbang ini dapat menjadi jembatan koordinasi yang efektif untuk mewujudkan pembangunan yang responsif, partisipatif, dan berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah penguatan sektor pangan sebagai fondasi kemandirian ekonomi daerah.
Dengan keterlibatan aktif perangkat daerah seperti dari Kabupaten Bombana, Rakortekrenbang tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi juga ruang aktualisasi ide, evaluasi program, dan perencanaan konkret menuju Sultra yang lebih tangguh dan mandiri secara pangan.
