Bombana, SultraNET. | Dibawah kepemimpinan H. Tafdil sebagai Bupati Bombana selama dua Periode, Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BKP-RI) kembali diraih Kabupaten Penghasil emas itu sehingga mencatatkan menerima penghargaan serupa sebanyak 9 kali berturut turut.
Penyerahan penghargaan diserahkan oleh Plh. Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Sulawesi Tenggara, Patrice Lumumba Sihombing S.E., M.M.,Ak.,CA. kepada Pemerintah Kabupaten Bombana yaitu Wakil Bupati Bombana Johan Salim.SP.,M.Si dan Ketua DPRD Bombana Arsyad, S.Pd., MH didampingi Sekertaris Daerah Kabupaten Bombana Drs.Man Arfa, M.Si., Asisten III Setda Bombana Ridwan S.Sos.,M.PW, Kepala Inspektorat Bombana Muslihin, SP bersama Kepala BKD Bombana H. Engki, SE,M.Si, Selasa, 31 Mei 2022, bertempat di Auditorium BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Atas capaian yang diperoleh, Wakil Bupati Johan Salim mengaku sangat bersyukur dan berterimakasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bombana, serta kepada pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsih di lingkup Pemkab Bombana yang sudah bekerja secara jujur, transparan dan akuntabel.
”Alhamdulillah, Bombana kembali mendapatkan predikat WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,” ujar Johan Salim.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim dari BPK yang telah memeriksa selama kurang lebih dua bulan termasuk juga arahan-arahan agar ke depannya lebih baik lagi.
Ditempat yang sama Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana, Muslihin, SP menambahkan capaian Opini BPK atas LKPD didasarkan pada empat kriteria, yaitu Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, Kecukupan pengungkapan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Efektivitas sistem pengendalian intern.
“Alhamdulillah Kabupaten Bombana mampu mempertahankan Opini WTP dari BPK-RI selama sembilan kali secara berturut-turut,” ujar Muslihin.
Sementara itu, Plh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara, Patrice Lumumba Sihombing S.E., M.M.,Ak.,CA mengungkapkan, opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan daerah, untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang akuntabel.
“Namun, bukan berarti kebal terhadap kasus -kasus yang berkaitan dengan korupsi, jadi kami berharap agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima masing-masing daerah dapat mendorong dan memotivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke depan,” ucapnya.
