Jakarta, sultranet.com – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa biro humas pemerintah harus bertransformasi dari sekadar penyampai informasi menjadi ujung tombak dalam melawan disinformasi dan membentuk persepsi publik secara proaktif. Di tengah era disrupsi digital dan banjir informasi, peran ini menjadi kunci untuk menjaga keutuhan narasi nasional dan mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah. Jakarta, 26 Februari 2025
Pemerintah menanggapi dinamika digital yang kian kompleks dengan menggelar Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah bertema “Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemkomdigi, Jakarta. Kegiatan ini menekankan pentingnya sinergi antar biro humas dari pusat hingga daerah, agar penyampaian informasi kepada publik dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan tepat sasaran. Dalam kondisi di mana media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube mendominasi arus informasi, humas pemerintah dituntut untuk tidak hanya menanggapi isu, tetapi juga menciptakan narasi yang solid sejak awal.
Kendati banyak pihak masih mengandalkan cara lama yang bersifat reaktif, Meutya Hafid menekankan bahwa era digital menuntut strategi baru. Ia mengibaratkan kerja humas dengan tim sepak bola yang harus memiliki koordinasi, strategi, dan eksekusi yang serasi untuk memenangkan pertarungan opini publik. Disinformasi yang berkembang dengan cepat harus diantisipasi agar kebijakan pemerintah tidak kalah oleh narasi hoaks yang beredar.
“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar. Jika ada pihak yang menyebarkan informasi keliru, kita tidak boleh tinggal diam. Humas pemerintah harus bersatu, satu suara, dan lebih kreatif dalam menyampaikan pesan,” tegas Meutya Hafid.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menambahkan, “Komunikasi bukan hanya pelengkap kebijakan, melainkan bagian inti dari strategi pemerintah. Tanpa komunikasi yang efektif, bahkan kebijakan terbaik pun bisa gagal diterima publik.”
Kedua pejabat tersebut menekankan bahwa perang narasi ini merupakan tantangan strategis yang harus dihadapi dengan inovasi dan kerja sama lintas sektor. Mereka mengajak setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan profesionalisme tenaga komunikasi dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Di era konvergensi media, sinergi antara pejabat humas pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mencegah ruang publik dipenuhi oleh informasi yang belum tentu benar.
Sebagai ekor berita, para pejabat menegaskan bahwa langkah proaktif dalam membangun narasi positif merupakan bagian dari komitmen nasional untuk mendukung kebijakan strategis pemerintah. Upaya ini diharapkan tidak hanya menciptakan ruang komunikasi yang kredibel, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif disinformasi. Dengan demikian, peran humas menjadi pilar penting dalam mempertahankan integritas informasi di tengah arus digital yang cepat dan dinamis.
