Bombana, SultraNET. | Pengusulan Calon Penjabat (Pj.) Bupati Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sempat berpolemik hingga harus melakukan rapat bersama sebanyak tiga kali untuk menemukan kesepakatan bersama.
Sebagaimana diketahui Pj. Bupati Bombana saat ini H.Burhanuddin akan habis masa tugasnya selama setahun di Bombana pada bulan Agustus 2023 mendatang sehingga ada ruang DPRD untuk mengusulkan calon pengganti atau mengusulkan kembali untuk melanjutkan tugasnya.
Proses pengusulan menjadi polemik di DPRD Bombana karena fraksi-fraksi terpecah terkait jumlah calon yang akan di usulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yaitu sebagian fraksi mengusulkan calon tunggal dan sebagian fraksi lainnya ada yang menginginkan agar DPRD mengusulkan 2 calon dan adapula fraksi yang menghendaki 3 calon.
Fraksi yang menginginkan agar DPRD mengusulkan calon tunggal yaitu Fraksi Nasdem Berkarya, Fraksi Kebangkitan Keadilan dan Fraksi Persatuan Nurani sedangkan Fraksi Perjuangan Demokrasi mengusulkan agar ada 2 Calon sedangkan Fraksi Amanat Nasional dan Fraksi Gerindra mengusulkan agar DPRD mengajukan 3 Calon.
Setelah berpolemik hingga dilakukan rapat gabungan yang alot sebanyak 3 kali, DPRD Bombana akhirnya mengambil keputusan yaitu menyerahkan kepada masing-masing pimpinan DPRD untuk mengambil keputusan terkait jumlah dan calon Pj.Bupati yang akan di usulkan ke Kemendagri.
Ketua DPRD Bombana, Arsyad ditemui usai rapat gabungan, Jum’at (14/7/2023) mengatakan alot dan berlarut-larutnya pembahasan terkait jumlah calon Pj. Bupati Bombana yang akan di ajukan ke Kemendagri terjadi karena ia selaku Ketua DPRD menginginkan agar segala keputusan yang di ambil lebih terbuka dan bersifat kekeluargaan.
“Karena kalau mau mengedepankan mekanisme yang ada, maka saya pastikan sudah sejak rapat sebelumnya sudah ada keputusan,” ujar Arsyad
Politisi Partai Nasdem itu menyebut terkait hasil rapat yang menyerahkan keputusan kepada masing-masing pimpinan DPRD merupakan bagian dari dinamika dalam berdemokrasi. Kendati demikian dirinya memastikan tetap menjalankan organisasi sesuai mekanisme yang ada.
“Kalau tadi ada yang menawarkan untuk dualisme, itu mekanisme saya tidak pernah jalani karena berbicara organisasi apapun, kalaupun mau dualisme bisa saja terjadi tetapi kalau untuk menyetujui dalam rapat itu saya tidak mungkin lakukan. Karena ini menyangkut citra lembaga, kalaupun nanti ada yang membuat keputusan ini bahwa ada yang berbeda tidak mungkin saya menghalangi dan tidak akan mungkin pula saya merestui,” tegas Anggota DPRD dua periode itu.
Ia menambahkan, jika merujuk mekanisme dalam mengusulkan nama Calon Pj. Bupati untuk dipertimbangkan oleh Kemendagri, maka usulan DPRD dilakukan melalui Ketua DPRD.
“Kalau itu tidak bisa dibantah juga, tetapi karena pertemuannya tidak ada titik temu juga maka jika teman-teman mau melakukan yang lain maka itu kembali lagi ke masing-masing pimpinan,” tandasnya.
Ditempat yang sama Anggota Fraksi Amanat Nasional, Andi Firman membenarkan terjadi dinamika yang alot pada rapat yang membahas terkait jumlah calon Pj. Bupati yang akan di usulkan DPRD Bombana ke Kemendagri.
“Rapat menjadi alot karena fraksi yang mengusulkan calon tunggal tidak mampu menjelaskan kajian filosofis dan kajian sosiologisnya. Kenapa harus satu calon dan kenapa tidak boleh tiga calon,” tegas Andi Firman
“Setelah melalui rapat yang alot, keputusan rapat terakhir adalah memberikan peluang kepada masing-masing pimpinan untuk mengusulkan nama yang akan dibawa ke Kemendagri, jadi pimpinan yang menginginkan 1 nama silahkan, yang mengingikan 2 silahkan dan begitupun juga pimpinan yang menginginkan 3 calon silahkan, itu keputusannya,” jelas Andi Firman
Mantan Ketua DPRD Bombana itu menegaskan, Fraksi PAN mengusulkan diberikannya kesempatan kepada 3 calon untuk di usulkan ke Kemendagri yang semangatnya adalah untuk memberikan peluang yang sama kepada siapapun yang mempunyai keinginan untuk membangun Bombana.
“Kita memberikan kesempatan yang sama untuk di usulkan, persoalan siapa nanti yang dipercaya oleh Kemendagri itu terserah. Kami hanya kapasitas mengusulkan. Yang jelas kami ingin memberikan peluang kepada semua jangan terfokus pada satu orang,” tandasnya. (IS).
